No	Judul Undang-Undang	Status Undang-Undang		Pasal		Bentuk Peraturan PUU	Status Peraturan Pelaksana		Keterangan
No	Judul Undang-Undang	Berlaku	Tidak Berlaku	Yang Mengamanatkan	Bunyi Pasal	Bentuk Peraturan PUU	Sudah Terbit	Belum Terbit	Keterangan
1.	Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana..	V	-	Pasal 6 ayat (2)	Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.	Peraturan Menteri Dalam Negeri	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah	-	-
2.	Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana..	V	-	Pasal 10 ayat (2)	Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	-	-
3.	Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana..	V	-	Pasal 231 ayat (1)	Jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.	Peraturan Pemerintah	Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	-	-
4.	Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana..	V	-	Pasal 231 ayat (2)	Pengaturan lebih lanjut tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman	Peraturan Mahkamah Agung	Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan	-	-
5.	Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana..	V	-	Pasal 231 ayat (2)	Pengaturan lebih lanjut tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehakiman	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan	-	-