| No | Judul Undang-Undang | Status Undang-Undang | Pasal | Bentuk Peraturan PUU | Status Peraturan Pelaksana | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlaku | Tidak Berlaku | Yang Mengamanatkan | Bunyi Pasal | Sudah Terbit | Belum Terbit | ||||
| 1. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 5 ayat ((2)) | Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | - | - | - |
| 2. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 7 ayat ((2)) | Pengaturan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan | - | - |
| 3. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 8 ayat (2) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan | - | - |
| 4. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 9 ayat ((4)) | Ketentuan mengenai pembangunan dan penyelenggaraan terminal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan | - | - |
| 5. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 10 ayat ((3)) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | - | - | - |
| 6. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 11 ayat ((3)) | Ketentuan mengenai fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan | - | - |
| 7. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 12 ayat ((3)) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi | - | - |
| 8. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 13 ayat ((4)) | Persyaratan, tata cara pengujian, masa berlaku, dan pemberian tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi | - | - |
| 9. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 14 ayat ((3)) | Syarat-syarat dan tata cara pendaftaran, bentuk dan jenis tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi | - | - |
| 10. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 15 ayat ((2)) | Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi | - | - |
| 11. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 16 ayat ((3)) | Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan | - | - |
| 12. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 17 ayat ((2)) | Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi | - | - |
| 13. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 18 ayat ((2)) | Penggolongan, persyaratan, masa berlaku, dan tata cara memperoleh surat izin mengemudi, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi | - | - |
| 14. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 19 ayat ((2)) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi | - | - |
| 15. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 20 ayat ((2)) | Ketentuan mengenai waktu kerja dan waktu istirahat bagi pengemudi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi | - | - |
| 16. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 21 ayat ((3)) | Persyaratan dan tata cara untuk melakukan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan | - | - |
| 17. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 22 ayat ((2)) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan | - | - |
| 18. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 25 ayat ((2)) | Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan | - | - |
| 19. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 26 ayat ((2)) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan | - | - |
| 20. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 32 ayat ((2)) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | - | - | - |
| 21. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 33 ayat ((2)) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | - | - | - |
| 22. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 34 ayat ((3)) | Dalam keadaan tertentu dapat diberikan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) yang persyaratannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan | - | - |
| 23. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 37 ayat ((3)) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan | - | - |
| 24. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 39 ayat ((2)) | Persyaratan dan tata cara penetapan jaringan lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan | - | - |
| 25. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 40 ayat (-) | Pengangkutan bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas, dan alat berat diatur dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan | - | - |
| 26. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 41 ayat ((3)) | Jenis, persyaratan, dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan | - | - |
| 27. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 46 ayat ((2)) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | - | - | - |
| 28. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 49 ayat ((2)) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan | - | - |
| 29. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 50 ayat ((3)) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi | - | - |
| 30. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 51 ayat ((2)) | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II | - | - |
| 31. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 71 ayat (-) | Dengan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan mengenai : 1.Kendaraan bermotor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; 2. Penggunaan jalan untuk kelancaran: a. pengantaran jenazah; b. kendaran pemadam kebakaran yang melaksanakan tugas ke tempat kebakaran; c. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara; d. ambulans mengangkut orang sakit; e. konvoi, pawai, kendaraan orang cacat, f.kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi | - | - |
| 32. | Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. | - | - | Pasal 71 ayat (-) | Dengan Peraturan Pemerintah diatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan mengenai : 1.Kendaraan bermotor Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; 2. Penggunaan jalan untuk kelancaran: a. pengantaran jenazah; b. kendaran pemadam kebakaran yang melaksanakan tugas ke tempat kebakaran; c. kendaraan Kepala Negara atau Pemerintah Asing yang menjadi tamu negara; d. ambulans mengangkut orang sakit; e. konvoi, pawai, kendaraan orang cacat, f.kendaraan yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus. | Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan | - | - |