Beranda / Profil
PROFIL UU
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Nomor
21
Tahun
2007

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Nomor
: 21
Tanggal Disahkan
: 19 April 2007
Tanggal Diundangkan
: 19 April 2007
LN
: 58
TLN
: 4720
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • PERDAGANGAN ORANG - TINDAK PIDANA - PEMBERANTASAN

    2007

    UU NO. 21, LN. 2007/NO. 58, TLN. NO. 4720, LL SETNEG : 37 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

    - Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia, sehingga harus diberantas. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan orang belum memberikan landasan hukum yang menyeluruh dan terpadu bagi upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sehingga perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
    - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitasi medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 April 2007.
    - Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang ini harus diterbitkan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan setelah Undang-Undang ini berlaku.
    - Undang-undang ini terdiri atas 9 Bab dan 67 Pasal.
    - Penjelasan 13 hlm




Bidang
  • Komisi III
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Status
  • Mengubah UU - No. 1/1946 Pasal 297 dan 324
  • Mengubah UU - 73/1958
  • Mengubah UU - 27/1999
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 45
    Ayat 2
    Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 3/2008
    Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana
    2.
    Pasal 46
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 9/2008
    Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.
    3.
    Pasal 58
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 69/2008
    Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
    4.
    Pasal 58
    Ayat 7
    Peraturan Presiden No. 22/2021
    Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.