Beranda / Profil

Perseroan Terbatas

Nomor
: 40
Tanggal Disahkan
: 16 Agustus 2007
Tanggal Diundangkan
: 16 Agustus 2007
LN
: 106
TLN
: 4756
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • TERBATAS - PERSEROAN

    2007

    UU NO. 40, LN. 2007/NO. 106, TLN. NO. 4756, LL SETNEG : 140 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PERSEROAN TERBATAS

    - Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-undang ini diatur tentang tata cara: 1. pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum; 2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar; 3. penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya. Undang-Undang ini juga memperjelas dan mempertegas tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Undang-Undang ini mengatur mengenai komisaris independen dan komisaris utusan. Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi Perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat pada umumnya. Undang-Undang ini mempertegas ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 16 Agustus 2007.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 161 Pasal.
    - Penjelasan 58 hlm.
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi III
Status
  • Mencabut UU - No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Pasal 86 ayat (9) berdasarkan Putusan MK No. 84/PUU-XI/2013, Dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, secara bersyarat (Inkonstitusional Bersyarat)
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21/2021
    Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
    2.
    Pasal 11
    Ayat -
    Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1/2016
    Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas
    3.
    Pasal 134
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 27/1998
    Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas
    4.
    Pasal 136
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    RPP tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Pemisahan Perseroan (Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2015)
    5.
    Pasal 153
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 8/2021
    Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil
    6.
    Pasal 156
    Ayat 4
    Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-09.AH.01.01/2009
    Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tim Ahli Pemantauan Hukum Perseroan
    7.
    Pasal 16
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 43/2011
    Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
    8.
    Pasal 29
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-3.AH.01.01/2009
    Daftar Perseroan
    9.
    Pasal 32
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 8/2021
    Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
    10.
    Pasal 68
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 72/2016
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas
    11.
    Pasal 74
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 47/2012
    Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas
    12.
    Pasal 9
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 43/2011
    Tata Cara Pengajuan Dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    No Materi Muatan yang Dibatalkan oleh Putusan MK Materi Muatan Sesuai Keputusan MK Putusan MK
    1.
    Pasal 86
    Ayat 9
    Angka/Huruf -
    RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan
    Ada
    RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan atau dalam hal RUPS dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan jangka waktu tersebut adalah paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah diperolehnya penetapan pengadilan negeri.
    84/PUU-XI/2013
    02-10-2013
    [ VIEW ]
Anotasi
    No UU Deskripsi Aksi
    1.
    Pasal No. 40/2007
    Kompilasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja bidang Komisi III
    VIEW

    DOWNLOAD