Beranda / Profil

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Nomor
: 5
Tanggal Disahkan
: 24 September 1960
Tanggal Diundangkan
: 24 September 1960
LN
: 104
TLN
: 2043
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • AGRARIA - PERATURAN DASAR POKOK-POKOK

    1960

    UU NO. 5, LN 1960 / NO. 104, TLN. NO. 2043 , LL SETNEG : 33 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

    - Hukum agraria yang masih berlaku sekarang ini sebagian tersusun berdasarkan tujuan dan sendi-sendi dari pemerintahan jajahan dan sebagian dipengaruhi olehnya, hingga bertentangan dengan kepentingan rakyat dan Negara di dalam menyelesaikan revolusi nasional sekarang ini serta pembangunan semesta; hukum agraria tersebut mempunyai sifat dualisme, dengan berlakunya hukum adat disamping hukum agraria yang didasarkan atas hukum barat. Berhubung dengan segala sesuatu itu perlu diletakkan sendi-sendi dan disusun ketentuan-ketentuan pokok baru dalam bentuk Undang-undang yang akan merupakan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional.
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah: Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959; Pasal 33 Undang-undang Dasar; Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 (Lembaran-Negara 1960 No. 10) tentang Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 sebagai Garis-garis besar dari pada haluan Negara dan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960; dan Pasal 5 jo. 20 Undang-undang Dasar.
    - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang memuat antara lain mengenai Dasar-Dasar dan Ketentuan-Ketentuan Pokok; Hak-Hak Atas Tanah, Air dan Ruang Angkasa serta Pendaftaran Tanah; dan Ketentuan Pidana.

    CATATAN :

    - Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 24 September 1960.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 4 Bab dan 58 Pasal.
    - Penjelasan 16 hlm.

    -
Bidang
  • Komisi II
Status
    Data tidak ditemukan.
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 17
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 40/1996
    Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
    2.
    Pasal 2
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 16/2004
    Penatagunaan Tanah
    3.
    Pasal 26
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 40/1996
    Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
    4.
    Pasal 30
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 40/1996
    Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
    5.
    Pasal 36
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 40/1996
    Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
    6.
    Pasal 46
    Ayat 1
    Peraturan Pemerintah No. 40/1996
    Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
    7.
    Pasal 47
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 40/1996
    Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
    8.
    Pasal 48
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 40/1996
    Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
    9.
    Pasal 49
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 40/1996
    Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah
    10.
    Pasal 50
    Ayat 1
    UU No. 4/1996
    Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
    11.
    Pasal 51
    Ayat -
    UU No. 4/1996
    Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.