Beranda / Profil

Informasi Dan Transaksi Elektronik

Nomor
: 11
Tanggal Disahkan
: 21 April 2008
Tanggal Diundangkan
: 21 April 2008
LN
: 58
TLN
: 4843
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • TRANSAKSI ELEKTRONIK - INFORMASI

    2008

    UU NO. 11, LN. 2008/NO. 58, TLN. NO. 4843, LL SETNEG : 38 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

    - Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
    - Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik; Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik; Transaksi Elektronik; Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi; Perbuatan yang Dilarang; Penyelesaian Sengketa; Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 April 2008.
    - Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.
    - Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini.
    - Undang-Undang ini terdiri 13 Bab dan 54 Pasal.
    - Penjelasan 13 hlm.
Bidang
  • Komisi I
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
Status
  • Dicabut Putusan Mahkamah Konstitusi - Nomor 5/PUU-VIII/2010, Pasal 31 ayat (4), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
  • Diubah UU - Nomor 19 Tahun 2016 tentang tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008
  • Diubah UU - Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 11 Tahun 2008
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 10
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 71/2019
    Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
    2.
    Pasal 11
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 71/2019
    Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
    3.
    Pasal 13
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 71/2019
    Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
    4.
    Pasal 16
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 71/2019
    Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
    5.
    Pasal 17
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 71/2019
    Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
    6.
    Pasal 22
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 71/2019
    Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
    7.
    Pasal 24
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 71/2019
    Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
    8.
    Pasal 31
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    Belum Ditetapkan
    9.
    Pasal 40
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 71/2019
    Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.