Beranda / Profil
PROFIL UU
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Nomor
20
Tahun
2008

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Nomor
: 20
Tanggal Disahkan
: 04 Juli 2008
Tanggal Diundangkan
: 04 Juli 2008
LN
: 93
TLN
: 4866
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • MENENGAH - KECIL - USAHA MIKRO

    2008

    UU NO. 20, LN. 2008/NO. 93, TLN. NO. 4866, LL SETNEG : 31 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

    - Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha.
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-undang ini ini diatur tentang : asas, prinsip dan tujuan pemberdayaan, kriteria, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan, dan koordinasi pemberdayaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 4 Juli 2008.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 11 Bab dan 44 Pasal.
    - Penjelasan 10 hlm.
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi VI
Status
  • Mencabut UU - No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
  • Mengubah Putusan Mahkamah Konstitusi - Nomor 5/PUU-X/2012
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 12
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 7/2021
    Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
    2.
    Pasal 16
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 7/2021
    Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
    3.
    Pasal 37
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 7/2021
    Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
    4.
    Pasal 38
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 7/2021
    Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
    5.
    Pasal 39
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 7/2021
    Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
    6.
    Pasal 6
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 7/2021
    Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.