Beranda / Profil
PROFIL UU
Panas Bumi
Nomor
21
Tahun
2014

Panas Bumi

Nomor
: 21
Tanggal Disahkan
: 17 September 2014
Tanggal Diundangkan
: 17 September 2014
LN
: 217
TLN
: 5585
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • BUMI-PANAS

    2014

    UU NO. 21, LN 2014/NO. 217, TLN. NO. 5585, LL SETNEG : 61 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PANAS BUMI

    - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi belum mengatur pemanfaatan Panas Bumi secara komprehensif sehingga perlu diganti dan membentuk Undang-Undang tentang Panas Bumi.
    - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam undang-undang ini diatur tentang : penyelenggaraan Panas Bumi; pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung dan Pemanfaatan Tidak Langsung; penggunaan lahan; hak dan kewajiban; data dan informasi; pembinaan dan pengawasan; dan peran serta masyarakat.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 September 2014.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    - Undang-Undang ini terdiri 12 Bab dan 88 Pasal.
    - Penjelasan 21 hlm.

Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korindagbang
  • Komisi VII
Status
  • Mencabut UU - UU No. 27/2003
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 15
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 7/2017
    Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
    2.
    Pasal 17
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 7/2017
    Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
    3.
    Pasal 18
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 7/2017
    Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
    4.
    Pasal 19
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 7/2017
    Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
    5.
    Pasal 22
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 7/2017
    Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
    6.
    Pasal 23
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 25/2021
    Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
    7.
    Pasal 24
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 108/2015
    Perubahan Atas PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
    8.
    Pasal 39
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 7/2017
    Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
    9.
    Pasal 40
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 7/2017
    Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
    10.
    Pasal 40
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 25/2021
    Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
    11.
    Pasal 50
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 7/2017
    Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
    12.
    Pasal 52
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 7/2017
    Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
    13.
    Pasal 53
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 28/2016
    Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi
    14.
    Pasal 56
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 7/2017
    Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung
    15.
    Pasal 56
    Ayat (3)
    Peraturan Pemerintah No. 25/2021
    Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
    16.
    Pasal 58
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 59/2007
    Kegiatan Usaha Panas Bumi
    17.
    Pasal 59
    Ayat (2)
    Peraturan Pemerintah No. 25/2021
    Penyelenggaraan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
    18.
    Pasal 64
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 59/2007
    Kegiatan Usaha Panas Bumi
    19.
    Pasal 83
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 28/2016
    Besaran dan Tatacara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    No UU Deskripsi Aksi
    1.
    Pasal No. 21/2014
    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (selanjutnya disebut UU Panas Bumi), yang menjadi landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan panas bumi di Indonesia; Dokumen ini merupakan kompilasi dari UU Panas Bumi beserta undang-undang perubahannya yang terdiri dari pembukaan undang-undang, batang tubuh undang-undang, daftar peraturan pelaksana undang-undang, lampiran penjelasan undang-undang.
    VIEW

    DOWNLOAD