Beranda / Profil
PROFIL UU
Keperawatan
Nomor
38
Tahun
2014

Keperawatan

Nomor
: 38
Tanggal Disahkan
: 17 Oktober 2014
Tanggal Diundangkan
: 17 Oktober 2014
LN
: 307
TLN
: 5612
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • KEPERAWATAN

    2014

    UU NO. 38, LN 2014/NO. 307, TLN. NO. 5612, LL SETNEG : 52 HLM

    UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG KEPERAWATAN

    - Keperawatan perlu diatur secara komprehensif dalam Peraturan Perundang-undangan guna memberikan pelindungan hukum kepada perawat dan masyarakat, dengan membentuk Undang-Undang tentang Keperawatan.
    - Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang .jenis perawat; pendidikan tinggi kcperawatan, registrasi, izin praktik, dan registrasi ulang; praktik kcperawatan; hak dan kewajiban bagi perawat dan klien; kelembagaan yang terkait dengan perawat (seperti organisasi profesi, kolegium, dan konsil); pengembangan, pembinaan, dan pengawasan bagi perawat, serta sanksi administratif.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 17 Oktober 2014.
    - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    - Undang-Undang ini terdiri dari XIII Bab dan 66 pasal.
    - Penjelasan 16 hlm.
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
  • Komisi IX
Status
    Data tidak ditemukan.
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 12
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    belum ditetapkan
    2.
    Pasal 14
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    belum ditetapkan
    3.
    Pasal 23
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 17/2013
    Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
    4.
    Pasal 26
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 67/2019
    Pengelolaan Tenaga Kesehatan
    5.
    Pasal 27
    Ayat 8
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 1796/MENKES/PER/VIII/2011
    Registrasi Tenaga Kesehatan
    6.
    Pasal 28
    Ayat 5
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 90/2015
    Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil
    7.
    Pasal 34
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 0/0
    -
    8.
    Pasal 35
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 31/2013
    Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi
    9.
    Pasal 39
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 26/2012
    Rahasia Kedokteran
    10.
    Pasal 4
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 40/2017
    Pengembangan Jenjang Karir Profesional Perawat Klinis
    11.
    Pasal 52
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 90/2017
    Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
    12.
    Pasal 57
    Ayat 0
    Peraturan Menteri Kesehatan No. HK.02.02/MENKES/148/I/2010
    Izin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
    13.
    Pasal 58
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    belum ditetapkan
    14.
    Pasal 9
    Ayat 6
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 75/2014
    Pusat Kesehatan Masyarakat
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    No UU Deskripsi Aksi
    1.
    Pasal No. 38/2014
    Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (UU Pos) yang menjadi landasan hukum atas penyelenggaraan pos sebagai sarana komunikasi dan informasi yang mempunyai peran penting dan strategis di Indonesia telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Dokumen ini merangkum mengenai UU tentang Pos, Peraturan Pelaksana dan UU Perubahan.
    VIEW

    DOWNLOAD