Beranda / Profil

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Nomor
: 8
Tanggal Disahkan
: 18 Maret 2015
Tanggal Diundangkan
: 18 Maret 2015
LN
: 57
TLN
: 5678
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA - PEMILIHAN

    2015

    UU NO. 8, LN 2015/NO. 57, TLN. NO. 5678, LL SETNEG : 106 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG

    - Beberapa ketentuan penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah ditetapkan menjadi UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015, perlu dilakukan perubahan; dengan membentuk Undang Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
    - Dasar Hukum Undang Undang ini adalah Pasal 18 ayat (4), Pasal 20, Pasal 21, dan 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Maret 2015.
    - Undang-Undang ini terdiri 2 Pasal, dalam Pasal 1 nya memuat 117 Perubahan.
    - Penjelasan 19 hlm.
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi II
Status
  • Mengubah UU - UU No. 1 Tahun 2015
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 160A
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 6/2005
    Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
    2.
    Pasal 165
    Ayat 0
    Peraturan Presiden No. 16/2016
    Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
    3.
    Pasal 166
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    4.
    Pasal 166
    Ayat 3
    Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54/2019
    Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang bersumber dari APBD
    5.
    Pasal 173
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    0
    6.
    Pasal 174
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 12/2018
    Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota
    7.
    Pasal 176
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 102/2014
    Tata Cara Pengusulan dan Pengangkatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota
    8.
    Pasal 201
    Ayat 10
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 2/2015
    Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
    9.
    Pasal 5
    Ayat 4
    Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15/2019
    Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.