Beranda / Profil

CIPTA KERJA

Nomor
: 11
Tanggal Disahkan
: 02 Nopember 2020
Tanggal Diundangkan
: 02 Nopember 2020
LN
: 245
TLN
: 6573
File
:
Referensi RUU
: RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
Abstrak
  • -
Bidang
  • Komisi VII
Status
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20l7 tentang Arsitek
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  • Mengubah UU - UndangUndang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  • Mengubah UU - Undang-Undang 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, tentang Rumah Susun
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2O12 tentang Pangan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  • Mengubah UU - UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  • Mengubah UU - UndangUndang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  • Diubah UU - Pasal 110 Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun l940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantiel dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU Pemda
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan – dicabut
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2OO9 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
  • Mengubah UU - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  • Mengubah UU - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 104
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 17/2021
    Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
    2.
    Pasal 106
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 48/2021
    Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
    3.
    Pasal 109
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 8/2021
    Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.
    4.
    Pasal 109
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 8/2021
    Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil
    5.
    Pasal 111
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/2021
    Perlakukan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha
    6.
    Pasal 111
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 13/2021
    Penyelenggaraan Rumah Susun.
    7.
    Pasal 114
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 10/2021
    Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah
    8.
    Pasal 114
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/2021
    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
    9.
    Pasal 114
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 14/2021
    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
    10.
    Pasal 117
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 11/2021
    Badan Usaha Milik Pemerintah Desa
    11.
    Pasal 118
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 44/2021
    Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
    12.
    Pasal 12
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 5/2021
    Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
    13.
    Pasal 123
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 19/2021
    Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
    14.
    Pasal 142
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 18/2021
    Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
    15.
    Pasal 150
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 40/2021
    Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.
    16.
    Pasal 152
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 41/2021
    Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
    17.
    Pasal 17
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 21/2021
    Penyelenggaraan Penataan Ruang.
    18.
    Pasal 17
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 43/2021
    Penyelesaian Ketidaksesuaian Antara Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah
    19.
    Pasal 175
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 12/2021
    Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    20.
    Pasal 176
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 6/2021
    Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
    21.
    Pasal 18
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 27/2021
    Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.
    22.
    Pasal 180
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 20/2021
    Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
    23.
    Pasal 185
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 11/2021
    Badan Usaha Milik Desa
    24.
    Pasal 185
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 6/2021
    Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah
    25.
    Pasal 20
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 45/2021
    Penyelenggaraan Informasi Geospasial
    26.
    Pasal 20
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 11/2021
    Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar
    27.
    Pasal 22
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 22/2021
    Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
    28.
    Pasal 25
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 15/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek
    29.
    Pasal 29
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 26/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pertanian.
    30.
    Pasal 3
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 42/2021
    Kemudahan Proyek Strategis Nasional
    31.
    Pasal 36
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 23/2021
    Penyelenggaraan Kehutanan.
    32.
    Pasal 37
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 24/2021
    Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan.
    33.
    Pasal 39
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 25/2021
    Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
    34.
    Pasal 44
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 28/2021
    Penyelenggaraan Bidang Perindustrian
    35.
    Pasal 46
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 29/2021
    Penyelenggaraan Bidang Perdagangan.
    36.
    Pasal 48
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 39/2021
    Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
    37.
    Pasal 50
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 12/2021
    Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
    38.
    Pasal 50
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 16/2021
    Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
    39.
    Pasal 50
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 9/2021
    Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.
    40.
    Pasal 55
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 30/2021
    Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    41.
    Pasal 56
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 33/2021
    Penyelenggaraan Bidang Perkeretaapian.
    42.
    Pasal 57
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 31/2021
    Penyelenggaraan Bidang Pelayaran
    43.
    Pasal 58
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 32/2021
    Penyelenggaraan Bidang Penerbangan.
    44.
    Pasal 61
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 47/2021
    Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan
    45.
    Pasal 68
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 38/2021
    Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah
    46.
    Pasal 70
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 46/2021
    Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran
    47.
    Pasal 77
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 10/2021
    Bidang Usaha Penanaman Modal
    48.
    Pasal 81
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 34/2021
    Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
    49.
    Pasal 81
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 35/2021
    Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
    50.
    Pasal 81
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 36/2021
    Pengupahan.
    51.
    Pasal 82
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 37/2021
    Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
    52.
    Pasal 86
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 7/2021
    Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.