Beranda / Profil
PROFIL UU
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Nomor
2
Tahun
2021

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

Nomor
: 2
Tanggal Disahkan
: 19 Juli 2021
Tanggal Diundangkan
: 19 Juli 2021
LN
: LN 2021 (155)
TLN
: TLN 2021 (6697)
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • -
Bidang
  • Komisi II
Status
  • Mengubah UU - UU 21/2001
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 34
    Ayat 18
    Peraturan Pemerintah No. 107/2021
    Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
    2.
    Pasal 36
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 107/2021
    Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
    3.
    Pasal 4
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 106/2021
    Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
    4.
    Pasal 56
    Ayat 9
    Peraturan Pemerintah No. 106/2021
    Kewenangan dan kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
    5.
    Pasal 56
    Ayat 9
    Peraturan Pemerintah No. 107/2021
    Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
    6.
    Pasal 59
    Ayat 8
    Peraturan Pemerintah No. 106/2021
    Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
    7.
    Pasal 59
    Ayat 8
    Peraturan Pemerintah No. 107/2021
    Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
    8.
    Pasal 6
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 106/2021
    Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
    9.
    Pasal 68A
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 106/2021
    Kewenangan dan kelembagaan Pelaksaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
    10.
    Pasal 6A
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 106/2021
    Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
    11.
    Pasal 76
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 106/2021
    Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.