Beranda / Profil
PROFIL UU
Ibu Kota Negara
Nomor
3
Tahun
2022

Ibu Kota Negara

Nomor
: 3
Tanggal Disahkan
: 15 Februari 2022
Tanggal Diundangkan
: 15 Februari 2022
LN
: 41
TLN
: 6766
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • IKN - IBU KOTA
    UNDANG-UNDANG NO.3, LN 2022/NO. 41; 30 HLM.
    UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA

    ABSTRAK
    - Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk
    untuk mewujudkan tujuan bemegara sebagaimana yang
    dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
    Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan
    berlandaskan pada Pancasila, upaya memperbaiki tata kelola wilayah Ibu Kota Negara adalah bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan bernegara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan sebelumnya yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa kesejahteraan dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi, dan keadilan sosial
Bidang
  • Komisi II
Status
  • Dicabut Sebagian UU - UU 25/1956; UU 47/1999; UU 7/2002; UU 29/2007
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 11
    Ayat 1
    Peraturan Presiden No. 0/0
    -
    2.
    Pasal 14
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 0/0
    -
    3.
    Pasal 15
    Ayat 2
    Peraturan Presiden No. 0/0
    -
    4.
    Pasal 22
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 0/0
    -
    5.
    Pasal 24
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    6.
    Pasal 25
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    7.
    Pasal 26
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    8.
    Pasal 35
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    9.
    Pasal 36
    Ayat 7
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    -
    10.
    Pasal 4
    Ayat 2
    Keputusan Presiden No. 0/0
    -
    11.
    Pasal 5
    Ayat 7
    Peraturan Presiden No. 0/0
    -
    12.
    Pasal 7
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 0/0
    -
    13.
    Pasal 7
    Ayat 6
    Peraturan Presiden No. 0/0
    -
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.