Beranda / Profil
PROFIL UU
Pembentukan Peraturan Undang-Undang
Nomor
12
Tahun
2011

Pembentukan Peraturan Undang-Undang

Nomor
: 12
Tanggal Disahkan
: 12 Agustus 2011
Tanggal Diundangkan
: 12 Agustus 2011
LN
: 82
TLN
: 5234
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN - PEMBENTUKAN

    2011

    UU NO. 12, LN 2011/NO. 82, TLN. NO. 5234, LL SETNEG : 201 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

    - Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundangundangan yang baik sehingga perlu diganti, dengan membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru.
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan; jenis, hierarki, dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan; perencanaan Peraturan Perundangundangan; penyusunan Peraturan Perundang-undangan; teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan; pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang; pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; pengundangan Peraturan Perundang-undangan; penyebarluasan; partisipasi masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 12 Agustus 2011.
    - Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan UndangUndang ini.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
    - Undang-undang ini terdiri dari 13 Bab dan 104 Pasal.
    - Penjelasan 25 hlm, lampiran 117 hlm
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi III
Status
  • Mencabut UU - UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  • Diubah UU - UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  • Diubah UU - UU NO. 13/2022
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 21
    Ayat 5
    Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1/2020
    Tata Tertib
    2.
    Pasal 21
    Ayat 6
    Peraturan Presiden No. 87/2014
    Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    3.
    Pasal 26
    Ayat 2
    Keputusan Presiden No. 11/2019
    Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2019
    4.
    Pasal 29
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 87/2014
    Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    5.
    Pasal 31
    Ayat 0
    Peraturan Presiden No. 87/2014
    Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    6.
    Pasal 36
    Ayat 4
    Peraturan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 1/2020
    Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
    7.
    Pasal 36
    Ayat 5
    Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 31/2021
    Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
    8.
    Pasal 37
    Ayat 2
    Keputusan DPRD Provinsi DKI Jakarta No. 95/2021
    Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2022
    9.
    Pasal 46
    Ayat 3
    Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2/2020
    Pembentukan Undang-Undang
    10.
    Pasal 47
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 87/2014
    Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    11.
    Pasal 53
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 87/2014
    Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    12.
    Pasal 54
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 87/2014
    Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    13.
    Pasal 55
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 87/2014
    Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    14.
    Pasal 59
    Ayat -
    Peraturan Presiden No. 87/2014
    Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    15.
    Pasal 60
    Ayat 2
    Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No. 1/2014
    Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah Dan Persiapan Rancangan Peraturan Daerah Di Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
    16.
    Pasal 64
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 87/2014
    Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
    17.
    Pasal 70
    Ayat 3
    Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 2/2020
    Pembentukan Undang-Undang
    18.
    Pasal 75
    Ayat 4
    Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 1/2018
    Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
    19.
    Pasal 76
    Ayat 3
    Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat No. 1/2018
    Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat
    20.
    Pasal 98
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 59/2015
    Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaannya
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.