Beranda / Profil
PROFIL UU
Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
Nomor
52
Tahun
2009

Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

Nomor
: 52
Tanggal Disahkan
: 29 Oktober 2009
Tanggal Diundangkan
: 29 Oktober 2009
LN
: 161
TLN
: 5080
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • PEMBANGUNAN KELUARGA - PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

    2009

    UU NO. 52, LN. 2009/NO.161, TLN. NO. 5080, LL SETNEG : 49 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

    - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera belum mengatur secara menyeluruh mengenai kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini pada tingkat nasional dan internasional sehingga perlu dicabut dan diganti dengan membentuk Undang-Undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
    - Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Hak dan Kewajiban Penduduk; Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah; Pembiayaan; Perkembangan Kependudukan; Pembangunan Keluarga; Data dan Informasi Kependudukan; Kelembagaan; dan Peran serta Masyarakat.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009.
    - Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
    - Peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan Undang-Undang ini.
    - Undang-undang ini terdiri dari 12 Bab dan 63 Pasal.
    - Penjelasan 12 hlm.




Bidang
  • Komisi IX
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korkesra
Status
  • Mencabut UU - UU NO. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 12
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 87/2014
    Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga
    2.
    Pasal 13
    Ayat 2
    Peraturan Daerah No. 1/2017
    Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
    3.
    Pasal 14
    Ayat 2
    Peraturan Daerah No. 51/2015
    Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Penduduk Dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana
    4.
    Pasal 19
    Ayat 4
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    belum ditetapkan
    5.
    Pasal 22
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 87/2014
    Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga
    6.
    Pasal 23
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 97/2014
    Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
    7.
    Pasal 24
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 97/2014
    Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
    8.
    Pasal 26
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 97/2014
    Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual
    9.
    Pasal 29
    Ayat 1
    Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional No. 303/Per/E1//2016
    Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
    10.
    Pasal 32
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    belum ditetapkan
    11.
    Pasal 33
    Ayat 5
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    Belum ditetapkan
    12.
    Pasal 34
    Ayat 0
    Peraturan Perundang-undangan No. 0/0
    Belum ditetapkan
    13.
    Pasal 37
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 57/2009
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
    14.
    Pasal 38
    Ayat 6
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    belum ditetapkan
    15.
    Pasal 41
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 0/0
    belum ditetapkan
    16.
    Pasal 46
    Ayat 5
    Peraturan Presiden No. 0/0
    belum ditetapkan
    17.
    Pasal 48
    Ayat 2
    Peraturan Menteri Kesehatan No. 39/2016
    Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga
    18.
    Pasal 50
    Ayat 4
    Peraturan Presiden No. 87/2014
    Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga
    19.
    Pasal 56
    Ayat 3
    Peraturan Presiden No. 62/2010
    Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
    20.
    Pasal 57
    Ayat 3
    Peraturan Daerah No. 25/2013
    Pembentukan, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
    21.
    Pasal 7
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 57/2009
    Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1994 Tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.