Beranda / Profil
PROFIL UU
Peradilan Agama
Nomor
7
Tahun
1989

Peradilan Agama

Nomor
: 7
Tanggal Disahkan
: 29 Desember 1989
Tanggal Diundangkan
: 29 Desember 1989
LN
: 49
TLN
: 3400
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • AGAMA - PERADILAN

    1989

    UU NO. 7, LN 1989 / NO. 49, TLN. NO. 3400, LL SETKAB : 45 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PERADILAN AGAMA

    - Untuk mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum diperlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat. Salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pengaturan tentang susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang selama ini masih beraneka perlu segera diakhiri demi terciptanya kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sehubungan dengan pertimbangan tersebut, dan untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
    - Dasar hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Susunan Pengadilan; Kekuasaan Pengadilan; dan Hukum Acara.

    CATATAN :

    - Undang-Undang mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Desember 1989.
    - Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini: semua Badan Peradilan Agama yang telah ada dinyatakan sebagai Badan Peradilan Agama menurut Undang-undang ini; dan semua peraturan pelaksanaan yang telah ada mengenai Peradilan Agama dinyatakan tetap berlaku selama ketentuan baru berdasarkan Undang-undang ini belum dikeluarkan, sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.
    - Undang-undang ini terdiri dari 7 Bab dan 108 Pasal.
    - Penjelasan 21 hlm.
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi III
Status
  • Mencabut Stbl. - Staatsblad 1882 No. 152, Stbl 1937 No. 116, Stbl 1937 No. 610, Stbl 1937 No. 638, Stbl 1937 No. 639
  • Mengubah UU - No. 1/1974 (Ketentuan dalam Pasal 63 ayat (2) )
  • Mencabut Peraturan Pemerintah - No. 45 Tahun 1957 tentang Menetapkan Peraturan Tentang Pengadilan Agama Di Luar Jawa-Madura
  • Diubah UU - No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  • Diubah UU - No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 101
    Ayat 3
    Keputusan Mahkamah Agung No. 0/0
    -
    2.
    Pasal 102
    Ayat -
    Peraturan Mahkamah Agung No. 7/2015
    Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
    3.
    Pasal 104
    Ayat -
    Peraturan Mahkamah Agung No. 7/2015
    Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
    4.
    Pasal 105
    Ayat 2
    Peraturan Kementerian Agama No. 0/0
    -
    5.
    Pasal 17
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 36/2011
    Jabatan Yang Tidak Boleh Dirangkap Oleh Hakim Agung Dan Hakim
    6.
    Pasal 23
    Ayat 0
    Peraturan Pemerintah No. 26/1991
    Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, dan Pemberhentian Sementara Serta Hak-Hak Hakim Agung dan Hakim yang Dikenakan Pemberhentian
    7.
    Pasal 24
    Ayat 1
    Keputusan Presiden No. 0/0
    -
    8.
    Pasal 24
    Ayat 2
    Keputusan Presiden No. 89/2001
    Tunjangan Hakim
    9.
    Pasal 35
    Ayat 3
    Keputusan Mahkamah Agung No. 0/0
    -
    10.
    Pasal 42
    Ayat 3
    Keputusan Mahkamah Agung No. 0/0
    -
    11.
    Pasal 90
    Ayat 2
    Peraturan Mahkamah Agung No. 0/0
    -
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.