Beranda / Profil

Perkawinan.

Nomor
: 1
Tanggal Disahkan
: 02 Januari 1974
Tanggal Diundangkan
: 02 Januari 1974
LN
: 1
TLN
: 3019
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • PERKAWINAN

    1974

    UU NO. 1, LN 1974 / NO. 1, TLN. NO. 3019 , LL SETKAB : 39 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

    - Sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-Undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua negara.
    - Dasar hukum Undang-Undang ini Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Perkawinan, yang di dalamnya memuat syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, pembuktian asal-usul anak, perkawinan di luar Indonesia, dan perkawinan campuran. Dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkayaan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 1974.
    - Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal.
    - Penjelasan 13 hlm.
Bidang
  • Wakil Ketua DPR RI Bid. Korpolkam
  • Komisi III
Status
  • Dicabut UU - Pasal 63 ayat (2) dicabut dengan UU No. 7/1989
  • Mencabut Stbl. - Stb.1933 No. 74 dan Stb. 1898 No. 158
  • Diubah Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 46/PUU-VIII/2010, untuk Pasal 43 ayat (1) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat
  • Diubah Putusan Mahkamah Konstitusi - No. 69/PUU-XIII/2015, untuk Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
  • Diubah UU - UU No. 16/2019
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    No Pasal dan ayat yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pelaksanaan (Bentuk/Nomor/Tahun/Tentang) Keterangan
    1.
    Pasal 11
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 9/1975
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
    2.
    Pasal 12
    Ayat -
    Peraturan Pemerintah No. 9/1975
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
    3.
    Pasal 16
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 45/1990
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
    4.
    Pasal 39
    Ayat 3
    Peraturan Pemerintah No. 45/1990
    Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 Tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
    5.
    Pasal 40
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 9/1975
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
    6.
    Pasal 43
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 9/1975
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
    7.
    Pasal 58
    Ayat -
    UU No. 12/2006
    Kewarganegaraan Republik Indonesia
    8.
    Pasal 67
    Ayat 2
    Peraturan Pemerintah No. 9/1975
    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.