Beranda / Profil

Peraturan Hukum Pidana.

Nomor
: 1
Tanggal Disahkan
: 26 Februari 1946
Tanggal Diundangkan
: 26 Februari 1946
LN
: -
TLN
: -
File
:
Referensi RUU
:
Abstrak
  • HUKUM PIDANA - PERATURAN

    1946

    UU NO. 1, LN 1946/NO. -, TLN NO. -, LL SETNEG : 14 HLM

    UNDANG-UNDANG TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA

    - Sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang.
    - Dasar hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar, pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar serta Peraturan Presiden Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2.
    - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Perubahan peraturan hukum pidana, ada 68 point perubahannya. Nama Undang-undang hukum pidana "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie" dirobah menjadi "Wetboek van Strafrecht". Undang-undang tersebut dapat disebut : Kitab Undang-Undang Hukum pidana".

    CATATAN :

    - Undang-Undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura pada hari diundangkan pada tanggal 26 Februari 1946, dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden.
    - Undang-Undang ini terdiri dari 17 Pasal.
    - Penjelasan 6 hlm.
Bidang
  • Komisi III
Status
  • Diubah UU - No. 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  • Diubah UU - No. 1 Tahun 1960 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  • Diubah UU - No. 4 Tahun 1976 Tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
  • Diubah UU - No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
  • Dicabut Sebagian UU - No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Perkara Nomor 6/PUU-V/2007
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Perkara Nomor 013-022/PUU-IV/2006
  • bertentangan dengan UUD 1945 Putusan Mahkamah Konstitusi - Nomor Perkara 1/PUU-XI/2013
  • Dicabut Sebagian UU - No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan Pelaksanaan (Perlak)
    Data tidak ditemukan.
Materi yang dibatalkan Putusan MK
    Data tidak ditemukan.
Anotasi
    Data tidak ditemukan.