J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

TAHUN 1990

#	TENTANG	TANGGAL DITETAPKAN
1	Pajak Pertambahan Nilai yang Terhutang atas Impor dan Penyerahan Kertas Koran untuk Penerbitan Surat Kabar dan Majalah, dan Atas Penyerahan Surat Kabar serta Majalah.	04-01-1990
2	Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor dan Penyerahan Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci, dan Buku-Buku Pelajaran Agama.	04-01-1990
3	Pegesahan Persetujuan Perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Maroko	11-01-1990
4	Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989.	24-01-1990
5	Badan Pengendali Bimas	24-01-1990
6	Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1990	26-01-1990
7	Pajak Penghasilan yang Terhutang oleh Perusahaan-perusahaan Luar Negeri atas Pembayaran Royalty Sehubungan dengan Penggunaan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, dan Lisensi oleh PT. IPTN, PINDAD dan PT. PAL.	03-03-1990
8	Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol Tomang-Cawang-Tanjung Priok.	03-03-1990
9	Penetapan Ruas Jalan Tol Cawang-Tanjung Priok Diberi Nama "Jalan Ir. Wiyoto Wiyono, MSc".	03-03-1990
10	Tunjangan Konpensasi Kerja Bagi Pegawai Negeri yang Ditugaskan di Bidang Persandian.	15-03-1990
11	Pokok-pokok Organisasi Pertamina	15-03-1990
12	Uang Paket bagi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang Tidak Merangkap Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat	30-03-1990
13	Uang Paket bagi Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung.	30-03-1990
14	Uang Sidang bagi Pimpinan dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung.	30-03-1990
15	Uang Sidang Menteri Negara.	30-04-1990
16	Penelitian Khusus bagi Pegawai Negeri Republik Indonesia.	17-04-1990
17	Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Windhoek Namibia	01-05-1990
18	Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Santiago, Chili.	01-05-1990
19	Penataran Calon Penatar Tingkat Nasional/Manggala BP7.	23-05-1990
20	Harga Jual Eceran Dalam Negeri Bahan Bakar Minyak Bumi.	24-05-1990
21	Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan.	25-05-1990
22	Pembinaan Usaha Peternakan Ayam Ras.	28-05-1990
23	Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.	05-06-1990
24	Pembubaran Dewan Telekomunikasi.	12-06-1990
25	Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1990.	13-06-1990
26	Pengesahan Convention 144, Convention Concerning Tripartite Consultations to Promote the Implementation of International Labour Standards (Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 144 Mengenai Konsultasi Tripartit untuk Meningkatkan Pelaksanaan Standar Perburuhan Internasional).	18-06-1990
27	Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1963.	18-06-1990
28	Kebijaksanaan Pemberian Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri.	01-07-1990
29	Dana Reboisasi.	01-07-1990
30	Pengenaan, Pemungutan, dan Pembagian Iuran Hasil Hutan.	01-07-1990
31	Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau.	25-07-1990
32	Pengelolaan Kawasan Lindung.	25-07-1990
33	Penggunaan Tanah bagi Pembangunan Kawasan Industri.	25-07-1990
34	Pemberian Tambahan Santunan bagi Tenaga Kerja yang Meninggal Dunia dan Mengalami Cacat Total Tetap Karena Kecelakaan Kerja.	09-08-1990
35	Pembukaan Peruntusan Republik Indonesia untuk Masyarakat Eropa di Brussels, Belgia.	18-08-1990
36	Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak).	25-08-1990
37	Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1990/1991.	29-08-1990
38	Perincian Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1990/1991.	29-08-1990
39	Pengesahan Basic Agreement between the Governmant of the Republic of Indonesia and the Government of Papua New Guinea on Border Arrangements.	03-09-1990
40	Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi.	13-09-1990
41	Pengesahan International Agreement on the Use of Inmarsat Ship Earth Stations Within the Teritorial Sea and Ports.	15-09-1990
42	Pengesahan Amendment to the Convention on the International Maritime Satellite Organization (Inmarsat).	15-09-1990
43	Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana.	19-09-1990
44	Pengesahan Fourth Additional Protocol to the Constitution of the Universal Postal Union.	20-09-1990
45	Pengesahan Revised Text of the International Plant Protection Convention.	26-09-1990
46	Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Republik Cina di Beijing.	28-09-1990
47	Pembentukan Delegasi RI untuk Tahap Akhir Perundang-undangan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay.	04-10-1990
48	Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Italia tentang Penghindaran Pajak Berganda Berkenaan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan dan Pencegahan Penyelundupan Fiskal, beserta Protocol.	09-10-1990
49	Penetapan Jalan Bebas Hambatan Cakung-Cikunir sebagai Jalan Tol dan Penambahan Ramp Dukuh pada Jalan Tol Jagorawi serta Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol.	09-10-1990
50	Perubahan atas Keppres Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil.	15-10-1990
51	Pengesahan Protocol Relating to an Amendment to the Convention on International Civil Aviation.	15-10-1990
52	Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan, Palembang, Surakarta, dan Ujung Pandang.	30-10-1990
53	Pasar Modal.	10-11-1990
54	Pembukaan Konsulat RI di Vanimo Papua Nugini.	27-11-1990
55	Pembangunan Jembatan Surabaya Madura.	14-12-1990
56	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Indonesia.	14-12-1990
57	Besarnya Ongkos Naik Haji Tahun 1991.	17-12-1990
58	Penetapan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta sebagai Perusahaan yang Dapat Menarik dan Menerima Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan.	17-12-1990
59	Penetapan Ruas Jalan Padalarang Cileunyi sebagai Jalan Tol dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tol.	19-12-1990
60	Pengesahan Agreement between Republic of Indonesia and the Republic of Singapore for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income, beserta Protocolnya.	20-12-1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Keputusan Presiden