DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1955

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Penetapan Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1954 Tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayaran yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan Sebagai Undang-undang.
2	Perubahan dan Tambahan Ordonantie Bea-Statistik
3	Perubahan dan Tambahan Ordonantie Bea-Keluar umum 1949
4	Penetapan Undang-undang Darurat No. 9 Tahun 1952 Tentang Penyelesaian Hutang Negara Dizaman Revolusi, Sebagai Undang-undang
5	Mengubah Undang-undang No. 9 Tahun 1953 Tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota DPR-RI
6	Biaya Surat Kenal lahir dan Surat Kenal Mati
7	Penetapan Undang-undang Darurat No. 33 Tahun 1950 untuk mencabut Kembali Undang-undang darurat R.I.S. No. 6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota Sebagai Undang-undang
8	Penetapan Undang-undang Darurat No. 10 Tahun 1951 Tentang Pencabutan Peraturan gaji Militer 1950, seperti yang termuat dalam Undanng-undang Darurat RIS No. 5 Tahun 1950 dan Diubah dengan UU Drt RIS No. 27 Tahun 1950, Sebagai Undang-undang
9	Perubahan Undang-undang No. 3 jo No. 19 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta
10	Perubahan Nama Universiteit, Universitet, dan Universitit, Fakulteit, Fakultet, dan Fakultit menjadi Inuversitas dan Fakultas
11	Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang-muka Pada Bank Indonesia Lebih Dari Pada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (undang-undang No. 11 Tahun 1953)
12	Penetapan Undang-undang Darurat No. 3 Tahun 1954 (tentang Mengubah "indonesische Comptabilteitswet" (staatsblad 1925 No. 448) Dan "indonesische Bedrijvenwet" (staatsblad 1927 No. 419) Sebagai Undang-undang