J.D.I.H. - Dewan Perwakilan Rakyat

#	TENTANG	DOKUMEN
1	Perubahan Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968.
2	Perubahan / Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan 1951.
3	Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association.
4	Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.
5	Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Peselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai penanaman modal.
6	Penanaman Modal Dalam Negeri.
7	Perubahan Pasal 3 Undang-Undang No.6 Tahun 1962 tentang Wabah
8	Perubahan dan tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967
9	Perubahan Pasal 7 "Indische Comptabiliteitswet (Stbl. 1925 No. 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Drt Tahun 1954.
10	Peyerahan Pajak-pajak Negara : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah.
11	Charter of The South East Asian Ministers of Education Organization.
12	Pembentukan Pengadilan Tinggi di Manado dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Makasar.
13	Bank Sentral.
14	Tanda Kehormatan Bintang Jalasena.
15	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I tahun 1969.
16	Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan.
17	Bank Negara Indonesia 1946.
18	Bank Dagang Negara.
19	Bank Bumi Daya.
20	Bank Tabungan Negara.
21	Bank Rakyat Indonesia
22	Bank Ekspor Impor Indonesia
23	Penetapan Perpu No. 1 tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Paksi, menjadi Undang-Undang
24	Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
25	Pernyataan tidak berlakunya berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia

1

Perubahan Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang No.13 Tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968.

2

Perubahan / Tambahan Undang-undang Pajak Penjualan 1951.

3

Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association.

4

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang No. 14 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat.

5

Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Peselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai penanaman modal.

6

Penanaman Modal Dalam Negeri.