Latar Belakang dan Tujuan Penyusunan

Pasal  33  Undang-Undang  Dasar  Tahun  1945  merupakan fundamen sistem perekonomian nassional. Pasal  33  ayat  (1) UUD 1945 menegaskan bahwa “Perekonomian  disusun  sebagai  usaha  bersama  berdasar  atas  asas kekeluargaan.” Makna yang terkandung dalam ayat tersebut sangat  dalam yakni sistem  ekonomi yang dikembangkan seharusnya tidak  basis  persaingan  serta  atas  asas  yang sangat individualistik. Demikian pula dalam Pasal 33 ayat  (2)  dan  ayat (3) UUD 1945 memberikan  maklumat  yang  sangat  terang-benderang  bahwa pemerintah  memiliki  peran  yang  sangat  besar  dalam  kegiatan  ekonomi. Ekonomi bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, swasta, atau individu, terutama untuk  cabang-cabang  produksi  yang  menguasai  hajat  hidup  orang banyak,  kemudian  bumi,  air,  dan  kekayaan  alam  yang  terkandung  di dalamnya.  Itu  juga  harus  dikuasai  oleh  negara  untuk  sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selama ini juga telah terjadi eksklusifisme pembangunan. Prinsip partisipasi dan emansipasi pembangunan tidak ditegakkan, seharusnya dalam setiap kemajuan pembangunan rakyat harus senantiasa terbawa serta. Kemajuan ekonomi rakyat haruslah inheren dengan kemajuan pembangunan nasional seluruhnya. Kekaguman terhadap yang serba barat menambah kekurangwaspadaan  yang secara tidak langsung dengan semena-mena menggusur rakyat kecil dan lemah.

Tujuan pembentukan Undang-Undang ini adalah untuk menjungjung tinggi demokrasi dan juga menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Pembangunan nasional haruslah dilakukan untuk tercapainya tujuan nasional, yaitu: “melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia , memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Dengan kata lain, yang menjadi fokus pembangunan adalah manusianya, bukan sekedar ekonominya. Perekonomian Indonesia diurus dan dikelola seperti apapun harus berpangkal pada usaha bersama dab berujung pada kesejahteraan sosial, yaitu pada kemakmuran bersama.

Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Sasaran yang ingin dengan pembentukan RUU ini adalah untuk mewujudkan perekonomian  nasional yang diselenggarakan  berdasar  atas  demokrasi  ekonomi dengan prinsip kebersamaan,  efisiensi berkeadilan,  berkelanjutan, berwawasan  lingkungan,  kemandirian,  serta dengan  menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Di dalam demokrasi  ekonomi harus memuat  partisipasi  masyarakat dalam tiga  level  sekaligus.  Yang  pertama  adalah  bahwa  seluruh  anggota masyarakat  harus  terlibat  dalam  proses  produksi,  tidak  diperbolehkan harus  dihindari  kegiatan  produksi  itu  dilakukan  hanya  oleh  sebagian masyarakat,  seluruh  masyarakat  terlibat  di  dalam  kegiatan  produksi. Kedua, bahwa  partisipasi  harus  dimaknai  juga  bahwa masyarakat  turut  menikmati  hasil  produksi  nasional.  Ada  kenyataan bahwa  mereka  terlibat  dalam  kegiatan  produksi,  misalnya  sebagai pekerja,  tetapi  hasil  dari  produksi  itu  mereka  tidak  mendapatkan  atau bahkan  dalam  pengertian  yang  lebih  moderat,  mereka  hanya mendapatkan  bagian  yang  sedikit.  Dan yang terakhir, partisipasi dalam demokrasi ekonomi dimaknai bahwa  seluruh  anggota  masyarakat  harus  turut  memiliki  modal  maupun faktor  produksi  yang  lainnya.  Tidak  diperbolehkan  faktor  produksi  itu mengerucut  di  dalam  satu  kelompok  masyarakat.