• Berikut hal-hal yang melatarbelakangi pengajuan RUU ini:

  1. Jumlah Pekerja Rumah tangga (PRT) di Indonesia mencapai hampir 2 juta jiwa, dan 12% diantaranya adalah PRT anak yang berumur di bawah 18 tahun, dan 90% diantaranya adalah perempuan. (Data BPS tahun 2008).
  2. PRT merupakan pekerjaan yang memiliki karakteristik yang unik dan spesifik (waktu kerja, tempat kerja, dan hubungan kerja).
  3. Karakteristik yang unik dan spesifik tersebut menjadikan PRT rentan terhadap berbagai permasalahan yang dapat merugikan baik PRT maupun pemberi kerja.
  4. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam masyarakat, PRT tidak lagi dipandang sebagai sosok pelayan/helper, melainkan sebagai pekerja/worker. Sebagai pekerja, PRT mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan profesi lainnya. Oleh karena itu, sebagai bagian dari warga negara PRT memiliki hak untuk dilindungi dalam menjalankan profesinya.

  Hukum ketenagakerjaan di Indonesia selama ini belum ada yang secara khusus dan eksplisit mengatur mengenai PRT.

• Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

  1. Peran PRT yang pada awalnya hanya bersifat membantu pekerjaan rumah tangga pada akhirnya bergeser menjadi pelaku utama.
  2. Masalah mendasar yang menyangkut rekrutmen dan penempatan, serta pelatihan dan pembinaan yang kurang memadai.

  Perlindungan PRT di Indonesia sangat dibutuhkan sehingga terdapat kepastian hukum bagi PRT, pemberi kerja, dan pihak-pihak lain yang terkait lainnya. Selain itu, dengan pengaturan tersebut PRT akan mempunyai posisi yang jelas dalam hubungan kerja dan terlindungi hak-haknya.

• 1. PRT akan diakui sebagai pekerja sebagaimana profesi pekerja yang lain dan mendapatkan perlindungan hukum.
  2. Perlindungan hukum tidak sekedar legalitas namun yang paling penting adalah perspektif dan sensivitas perlindungan itu sendiri berdasarkan penghormatan, penegakan dan penghargaan kepada manusia dengan hak-hak asasinya yang melekat dan tidak diskriminatif terhadap jenis kelamin, bangsa, ras, agama, suku, bahasa dan warna kulit;
  3. Memberikan perlindungan hukum bagi PRT dari tindak kekerasan dan pemenuhan hak-hak sebagai pekerja maupun hak-hak asasi sebagai manusia; dan
  4. Memberi kepastian hukum untuk mengatur hubungan antara PRT, pemberi kerja, pemerintah dan pihak lain yang terkait, sehingga menjadi harmonis tanpa meninggalkan nilai-nilai moral, budaya dan kekeluargaan yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia.

  Beberapa substansi yang akan diatur adalah sebagai berikut: 

  1. Ketentuan umum
  2. Waktu kerja
  3. Lingkup pekerjaan
  4. Batas usia kerja
  5. Perekrutan
  6. Penempatan
  7. Hubungan kerja
  8. Pelatihan
  9. Penyedia jasa
  10. Pembinaan
  11. Pengawasan
  12. Penyelesaian perselisihan
  13. Peran serta masyarakat

  Sanksi administratif dan ketentuan pidana

Pasal 28C Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

• 1. Judul RUU ini diusulkan oleh Komisi IX untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

  Pada periode keanggotaan 2009-2014 sedang dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi