Mohon untuk disahkan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ini, Bapak/Ibu. supaya nasib kami bisa jelas dalam bekerja, setiap tahun kami dikontrak dalam perpanjangan kontrak kerja. padahal pengabdian kami sama negara sudah puluhan tahun.

Kepada Bapak/Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat, Saya berharap RUU ini dapat mengatur pengangkatan Guru Honorer yang sekian tahun mengabdi menjadi PNS guru atau setidaknya menjadi PPPK Guru

Kepada Bapak/Ibu Komisi II DPR RI yang terhormat, selaku perwakilan kami di DPR yang sedang membahas RUU Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 ini kiranya dapat segera di sahkan dan mengakomodir khususnya tentang Tenaga Honorer, Pegawai Non PNS, Pegawai Kontrak atau Pegawai Tidak Tetap yang bekerja berdasarkan Surat Keputusan yang terbit sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 dapat diangkat secara otomatis menjadi PNS dengan didasarkan hanya dengan syarat Administrasi..disebabkan hal tersebut tidak tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Ketentuan Peralihan...sehingga atas dasar tersebut kami berharap para Tenaga Honorer, Pegawai Non PNS, Pegawai Kontrak dan Pegawai Tidak Tetap yang telah lama mengabdi dapat segera menjadi PNS....terima kasih

Tolong segera sahkan biar jelas tenaga honorer yg sdh lama mengabdi

Kepada Bapak/Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang Terhormat, mohon agar segera ditetapkan dan disahkan RUU tentang Perubahan atas undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 agar kami para honorer K2 yang telah mengabdi kepada Pemerintah Daerah selama 16 tahun bisa diangkat menjadi PNS mengingat banyaknya para honorer K2 yang telah berusia

Mohon BPK Ibu yang terhormat, untuk segera membahas dan memutuskan revisi UU ASN khususnya di pasal 131.

Yang terhormat Bapak/Ibu, para wakil rakyat yang berjuang untuk rakyat Indonesia, izinkan saya menyampaikan beberapa masukan mengenai tenaga honorer khususnya draft RUU Pasal 131 sebagai berikut : 1. Konsistensi peraturan merupakan prinsip dasar, alasan menghapusan honorer ialah PP 49/2018 Pasal 96. sementara berdasarkan Pasal 99 PP 49/2018 yang diberi kesempatan adalah yang telah mengabdi sebelum 28 November 2018, hal ini tentu kurang selaras dengan pendataan yang dilaksanakan dimana honorer s.d 2021 juga didata sehingga kesimpulannya jumlah tenaga honorer dipastikan kurang dari angka yang muncul dalam pemberitaan dan pada akhirnya opsi pengangkatan honorer 2014 dan sebelum nya tentu lebih sedikit pula. 2. mengenai arahan Presiden mengenai honorer yaitu tidak boleh ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer ini tetapi juga tidak boleh ada pembengkakan anggaran, dapat dilakukan moratorium CPNS dan PPPK sampai selesainya persoalan honorer ini sebab suatu hal yang kurang selaras apabila disatu sisi Honorer digunakan sebagai alasan pembengkakkan anggaran dan di sisi lain penerimaan terus dibuka, bukankah sama-sama membengkakan anggaran? 3. honorer dan PPPK nampaknya berbeda tipis saja hanya dari sisi perekrutan dan lama kontrak, akan lebih selaras apabila PPPK langsung saja di kontrak per 10 Tahun misalnya sehingga seragam seluruh Indonesia. akhirnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini. salam.. merdeka