RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Diusulkan Pada : 17 Desember 2019
- Disiapkan oleh : DPR, PEMERINTAH, DPD
Mulai
Penyusunan
RUU Usulan Komisi
Harmonisasi
Penetapan Usul DPR
Pembahasan
Pembicaraan Tingkat I
Pembicaraan Tingkat II
Selesai
Rapat Paripurna RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
15 Juli 2021
1. Laporan Panja ke Pansus
2. Pembahasan draft hasil Panja
3. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPR RI dan DPD RI
4. Pengambilan Keputusan
5. Penandatanganan Naskah RUU
6. Sambutan Pemerintah
12 Juli 2021
Informasi RUU
Pengusul Prolegnas 5 (lima) Tahunan
Penugasan Pembahasan
Deskripsi Konsepsi
Rekam Jejak
Selesai
-
Pembicaraan Tingkat II
Rapat Paripurna RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua -
Pembicaraan Tingkat I
1. Laporan Panja ke Pansus 2. Pembahasan draft hasil Panja 3. Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPR RI dan DPD RI 4. Pengambilan Keputusan 5. Penandatanganan Naskah RUU 6. Sambutan Pemerintah -
Pembicaraan Tingkat I
1. Laporan Tim Perumus/Tim Sinkronisasi ke Panitia Kerja; 2. Pembahasan Draft RUU Hasil Timus. -
Pembicaraan Tingkat I
Merumuskan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sesuai Hasil Panja -
Pembicaraan Tingkat I
Merumuskan dan Sinkronisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sesuai Hasil Panja -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Panja RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Panja RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua -
Pembicaraan Tingkat I
Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua -
Pembicaraan Tingkat I
Pembahasan DIM RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Kerja Penyampaian Pandangan Pemerintah dan Penyerahan DIM -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM RI. -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Intern RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Menteri BUMN dan Kepala BKPM -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Dengar Pendapat RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan Komnas HAM dan Komite I DPD RI -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) serta Ketua Umum Forum Komunikasi antar Daerah Tim Pemekaran Papua Selatan. -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Kerja Pansus dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Menteri Kesehatan -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Dengar Pendapat. Penjelasan terkait hasil kajian terhadap Implementasi UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua -
Pembicaraan Tingkat I
Penjelasan Terkait Kebijakan dan Perkembangan Tingkat Pendidikan dan Kesehatan di Tanah Papua Selama Pelaksanaan Otonomi Khusus -
Pembicaraan Tingkat I
Penjelasan terhadap hasil laporan dan hasil audit BPK dan BPKP dalam penjelasan dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan Panglima TNI, BIN, dan Bappenas RI -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Kerja Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Intern Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Pimpinan Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua -
Pembicaraan Tingkat I
Rapat Intern Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua -
Pembicaraan Tingkat I
Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua -
Pendahuluan
Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua -
Pendahuluan
Draft Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
Mulai
Feedback
FEEDBACK