• 1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.
  2. Keberadaan kawasan onservasi di daerah, perubahan pengaturan dalam penyelenggaraan otonomi, serta sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait yang baru membuat sebagian substansi dalam UU tersebut tidak berjalan.

  Tujuan:

  1. Menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlangsungan flora dan fauna yang dimiliki Indonesua secara berkelanjutan.

  Mewujudkan tata kelola kawasan konservasi yang terancam, terarah, dan berkesinambungan.

• Mencegah semakin berkurangnya flora dan fauna asli Indonesia.

• Perencanaan, Kriteria Kawasan Konservasi, Kewenangan Pemerintah Dan Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan Konservasi, Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Kelembagaan, Dan Kerja Sama Internasional.

Pasal 33 UUD NRI tahun 1945 mengenai Bumi dan air dan Kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

• Judul RUU ini baru diusulkan oleh Komisi IV untuk masuk dalam Prolegnas 2015-2019.

  Komisi IV mengusulkan menjadi RUU Prioritas Tahun 2015.

• Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan untuk menjaga kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Sebagai kawasan yang berperan sebagai pertahanan terakhir pelestarian biodiversitas dan ekosistem di Indonesia, kawasan konservasi atau KPH-Konservasi merupakan kawasan dimana fungsi 3P (Perlindungan, Pemanfaatan dan Pengawetan) diprioritaskan.

• Meningkatkan kualitas fungsi dan kelestarian hutan konservasi serta keanekaragaman hayati di dalamnya.

  -Meningkatkan 10% jumlah populasi dari 25 species terancam punah dengan tahun dasar 2013.

  -Terbentuknya KPHK sebanyak 50 unit.

  -Meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai keekonomian KEHATI.

  -Menyempurnakan panduan mengenai langkah-langkah untuk

• Memberikan kewenangan dan keleluasan bagi pengelola kawasan Hutan Konservasi di tingkat tapak untuk melindungi kawasan Hutan Konservasi

  -Memasukkan beberapa aturan prinsip pengelolaan kawasan konservasi harus memberikan ruang pada keterlibatan Pemerintah Daerah secara lebih substantif, dan peran Pemerintah Pusat diarahkan sebagai fasilitator

   -Peran serta masyarakat yang genuine, akses informasi, pengakuan dan jaminan atas hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, pengakuan dan penghargaan terhadap institusi-institusi lokal dan pelibatan institusi tersebut di dalam pengelolaan kawasan konservasi, serta penegakan hukum.

Data tidak ditemukan.