Butuh Sinergi BUMN dan Swasta untuk Swasembada Gula

16-06-2015 / KOMISI VI

Untuk mencapai target swasembada gula yang dicanangkan pemerintah, butuh sinergi yang kuat antara produsen gula, BUMN dan perusahaan gula swasta.
Wakil ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menyatakan hal tersebut saat melakukan pertemuan dengan Direksi PT. RNI, PTPN XI, dan PTPN XII, Senin (15/6) di Malang, Jatim.

Menurut Heri, sinergi dengan swasta dibutuhkan, karena kinerja BUMN yang memproduksi gula sangat lemah. PT Rajawali 1 dan 2, anak perusahaan PT. RNI salah satu BUMN produsen gula sangat buruk kinerjanya. Bahkan, RNI sebagai induk perusahaan yang membawahi 12 perusahaan, terus merugi sejak tahun 2012. Dan tahun ini RNI mendapat PMN sebesar Rp3,1 triliun.


"Kami berharap BUMN ini dapat menghasilkan gula untuk kebutuhan rumah tangga. Pabrik gula yang dikelola BUMN sebetulnya bisa memenuhi semua ini," ungkap Anggota F-Gerindra itu.


Sementara itu, pihak RNI sendiri mengakui, laporan keuangan RNI terus memburuk. Hingga 2014, RNI mengalami kerugian Rp301,7 miliar. Salah satu pemicu kerugian RNI di bidang gula adalah anomali cuaca yang menurunkan produktivitas tebu sebagai bahan baku gula. (mh)

 

BERITA TERKAIT
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...
Mufti Anam Minta Pemerintah Perkuat Koperasi Agar Rakyat Tak Terjerat Pinjol
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding (piutang) pembiayaan industri pinjaman online berupa peer-to-peer (P2P) lending mencapai...
Pilu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Tak Berdaya, Rakyat Semakin Menderita
18-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menilai pemerintah belum tegas menangani kasus pinjaman online (pinjol). Akibat...