Butuh Sinergi BUMN dan Swasta untuk Swasembada Gula

16-06-2015 / KOMISI VI

Untuk mencapai target swasembada gula yang dicanangkan pemerintah, butuh sinergi yang kuat antara produsen gula, BUMN dan perusahaan gula swasta.
Wakil ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan menyatakan hal tersebut saat melakukan pertemuan dengan Direksi PT. RNI, PTPN XI, dan PTPN XII, Senin (15/6) di Malang, Jatim.

Menurut Heri, sinergi dengan swasta dibutuhkan, karena kinerja BUMN yang memproduksi gula sangat lemah. PT Rajawali 1 dan 2, anak perusahaan PT. RNI salah satu BUMN produsen gula sangat buruk kinerjanya. Bahkan, RNI sebagai induk perusahaan yang membawahi 12 perusahaan, terus merugi sejak tahun 2012. Dan tahun ini RNI mendapat PMN sebesar Rp3,1 triliun.


"Kami berharap BUMN ini dapat menghasilkan gula untuk kebutuhan rumah tangga. Pabrik gula yang dikelola BUMN sebetulnya bisa memenuhi semua ini," ungkap Anggota F-Gerindra itu.


Sementara itu, pihak RNI sendiri mengakui, laporan keuangan RNI terus memburuk. Hingga 2014, RNI mengalami kerugian Rp301,7 miliar. Salah satu pemicu kerugian RNI di bidang gula adalah anomali cuaca yang menurunkan produktivitas tebu sebagai bahan baku gula. (mh)

 


  • SHARES
BERITA TERKAIT
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna
13-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk dilanjutkan pembahasannya ke tingkat II atau Rapat...
Komisi VI Nilai Anggaran Kemendag dan Kemenkop Terlalu Kecil
12-09-2019 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI menyetujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI sebesar Rp 3,57 triliun, dan Kementerian Koperasi dan...
Perizinan Sulit Dinilai Penyebab Investor tak Tertarik ke Indonesia
11-09-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Wachid menilai perizinan yang sulit dan memberatkan menjadi penyebab banyaknya investor asing beralih memilih...
Revisi UU Desain Industri Harus Lindungi UMKM
11-09-2019 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana menilai revisi atau penggantian undang-udang (UU) Nomor 31 Tahun 2000 tentang...