Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta Pemerintah untuk tidak memberikan pernyataan yang simpang siur terkait tragedi Tolikara, Papua beberapa waktu lalu. Pasalnya, pernyataan yang simpang siur bisa menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian informasi. 

Hal ini menurut Saleh terlihat jelas dalam penjelasan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin terkait adanya Perda yang melarang rumah ibadah Islam memakai pengeras suara di Tolikara.

"Kemarin Wapres mengklarifikasi pernyataannya terkait penyebab kerusuhan. Awalnya, Wapres menduga bahwa kerusuhan terjadi karena pengeras suara. Setelah banyak yang mengecam, Wapres lalu meluruskan pernyataannya dengan mengatakan bahwa di sana memang ada Perda yang melarang pemakaian pengeras suara," ujar Saleh belum lama ini.

Pernyataan Wapres tersebut kemudian dibantah oleh Menteri Agama. Menurut Menag, tidak benar bahwa di sana ada Perda seperti itu. Walaupun Menag sendiri mengakui adanya wacana ke arah pembuatan Perda tersebut.

Pernyataan berbeda tersebut dinilai Politisi dari Fraksi PAN ini menunjukkan tidak adanya informasi valid yang diterima pemerintah pusat. Fakta ini dikhawatirkan akan berpengaruh dalam proses penanganan dan pengusutan kasus tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin perbedaan informasi ini membuat masyarakat kesulitan untuk memahami apa yang sesungguhnya terjadi di sana.

"Sebagai pembantu Presiden dan Wapres, Menag semestinya secara pro aktif memberikan informasi yang benar kepada atasannya. Jangan sampai, informasi pihak lain yang tidak otoritatif dijadikan rujukan. Dan tidak sepantasnya, Wapres salah dalam memberikan pernyataan," pungkasnya. (Ayu)/foto:iwan armanias/parle/iw.