Setidaknya ada 17 desa yang terkena proyek pembangunan Waduk Jatigede. Dari data yang ada, proyek pembangunan waduk ini akan menggenangi wilayah seluas 5.000 hektare. Pembiayaan proyek investasi senilai Rp.4 triliun itu skemanya 90% swasta (Bank Exim China)+ 10% pemerintah.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Heri Gunawan kepada pers di Jakarta Senin (31/8). Menurutnya, pembangunan Waduk Jatigede hingga kini masih menyisakan berbagai masalah, seperti pembayaran ganti-rugi lahan-lahan sawah bangungan warga dan relokasi sekolah.

Pembayaran ganti rugi itu terus terkatung-katung dan tidak kunjung selesai. Ini menjadi penyebab “kisruhnya” proyek pembangunan waduk tersebut. Di sisi lain, sebagian pembayaran yang sudah direalisasikan tidak sesuai harapan. Misalnya, ganti rugi sawah yang mestinya Rp.35.000/m2 realisasinya hanya Rp.6.000. Lahan yang seharusnya Rp.2.000/m2 realisasinya hanya Rp.414/m2. Belum lagi, bangunan yang seharusnya Rp. 12.000,--80.000,- realisasinya hanya Rp.6.000,--40.000/m2.

Politisi Fraksi Partai Gerindra menegaskan ganti rugi tersebut tidak manusiawi dan tidak pantas. Karenanya, banyak warga yang protes, dan bisa-bisa ini memunculkan kekisruhan yang tidak berkesudahan.

Sebagai proyek mega struktur, pembangunan Waduk Jatigede seharusnya bisa memberikan solusi ganti-rugi yang lebih pantas dan jelas. Tidak boleh proyek pembangunan insfrastruktur itu mengorbankan rakyat. Apalagi, di sana ada sekolah, sawah, dan kebun, yang jika dihitung secara oppotunuty cost tentu angka yang ditawarkan sekarang tidak wajar.

Anggota DPR Dapil Jawa Barat IV ini meminta pemerintah untuk memikirkan solusi yang lebih wajar, pantas, dan manusiawi. “ Ini juga harus menjadi pelajaran penting bagi pembangunan mega struktur lainnya yang sumber pendanaannya dari skema investasi. Hitung ganti rugi sosial-ekonomi warga terdampak secara wajar. Harus dicari jalan tengah yang bijaksana. Selama ini investor untung, tetapi warga menjadi buntung,” tutup dia. (spy,mp), foto : iwan armanias/parle/hr.