Tax Amnesty Harus Adil dan Proporsional

24-02-2016 / KOMISI XI

Rencana pembahsaan RUU Tax Amnesty (pengampunan pajak) harus penuh kehati-hatian. Prinsip keadilan dan proporsional juga harus diusung. Tak perlu terburu-buru membahas RUU yang sangat strategis ini. Jangan sampai pengemplang pajak justru mendapat keuntungan.

 

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan saat dihubungi, Rabu (24/2) di DPR. “Draf RUU tersebut harus dipastikan ditujukan untuk mendongkrak penerimaan pajak. Lebih jauh lagi, RUU itu bisa menjamin reformasi tata kelola perpajakan yang selama ini bermasalah.”

 

Politisi muda Partai Gerindra ini menyerukan agar isu non diskriminasi antara pengemplang dan yang patuh bayar pajak mendapat perhatian serius. Dan skema tax amnesty dalam pembahasan RUU ini nantinya harus menjadi embrio transparansi perpajakan. Menurut Heri, tantangan terbesar dunia perpajakan Indonesia selama ini adalah inventarisasi. Bagaimana bisa “membawa pulang” aset dan penghasilan yang berada di luar negeri.

 

“Di Singapura saja, diperkirakan sekitar Rp3.000 triliun aset yang parkir. Perlu kejelasan bagaimana skema repatriasinya. Kalau tidak efektif, buat apa draf RUU itu diajukan,” ungkap politisi dari dapil Jabar IV itu. Lebih lanjut ia memaparkan, tax amnesty bisa saja menjadi terobosan untuk menyelesaikan kewajiban pajak masa lalu yang tak melaporkan aset dan pengahasilan di luar negeri.

 

Untuk itu, lanjut Heri, regulasi tax amnesty harus didesain seefektif mungkin yang mengatur tentang repatriasi, pendapatan tax amnesty yang signifikan, ketentuan aset, pelaporan aset di masa yang akan datang, pajak yang dikenakan, dan lain-lain. “Kalau poin-poin itu tidak clear, maka wajib hukumnya draf RUU ini untuk ditolak,” tutup Heri.(mh) Foto: Arief/parle/od


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Penurunan Laba BTN Dinilai Tak Rasional
18-02-2020 / KOMISI XI
Komisi XI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) dengan agenda paparan kinerja keuangan dan...
Sponsori Manchester City, Penyelesaian Kasus Jiwasraya Jadi Sorotan DPR
17-02-2020 / KOMISI XI
Permasalahan keuangan yang membelit PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), masih terus menjadi sorotan. Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mempertanyakan...
Jangan Terjadi 'Double Guarantee' Dalam Penjaminan Infrastruktur
17-02-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anneta Komarudin mewanti-wanti efektifitas proyek-proyek yang dijaminkan pada PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) agar...
Penjamin Infrastruktur Harus Punya Aturan Main Yang Jelas
17-02-2020 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Habib Anshory menegaskan, sebagai penjamin proyek infrastruktur sekaligus penyedia jasa persiapan proyek dan pendampingan transaksi,...