Pemerintah, melalui Kementerian Pariwisata memperkirakan pada tahun 2020, sektor pariwisata akan menempati urutan tertinggi penyumbang devisa negara dan penghasil lapangan kerja. Bahkan, sektor ini digadang-gadang akan melampai sumbangan devisa dari sektor migas atau batubara.

“Dalam data pendapatan devisa selama tiga tahun terakhir, bahwa hampir seluruh sektor usaha itu mengalami penurunan dalam menyumbang devisa negara. Tetapi khusus sektor pariwisata, itu justru memperlihatkan sebuah peningkatan yang signifikan,” Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya, di sela-sela rapat kerja antara Komisi X DPR RI dengan Menteri Pariwisata, Arief Yahya, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/06/2016). Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah (F-PG).

Melihat potensi pariwisata Indonesia yang sangat menjanjikan, Riefky menghimbau kepada Kepala Daerah, terutama Gubernur, Bupati dan Walikota, dalam mengambil kebijakan politik anggaran daerah untuk lebih mempertimbangkan tentang pengembangan potensi pariwisata.

“Kalau memang kebijakan politik anggaran di daerah bisa berpihak pada sektor pariwisata, seperti yang saat ini kita lakukan di pusat, itu tidak menutup kemungkinan, atau mempunyai peluang yang sangat besar, sektor pariwisata akn menambah pendapatan asli daerah dan akan membuka lapangan kerja yang signifikan,” tambah Riefky.

Politisi F-PD itu menambahkan, tren di Pemerintah Pusat saat ini tidak lagi pada eksploitasi batubara atau minyak bumi, tetapi lebih mengoptimalkan dan memberdayakan dari potensi pariwisata. Pariwisata yang bisa dikembangkan diantaranya pariwisata alam, wisata sejarah, dan religi.

“Kalau kita ingin mengundang anggaran swasta atau investor ke sektor pariwisata, tentunya mereka ingin melihat pengembangan awal. Pengembangan awal ini yang kita himbau kepada Kepala Daerah untuk mengalokasikan anggaran ke sektor pariwisata. Karena kita yakin bahwa pengembangan pariwisata selain dapat memberikan tambahan pendapatan asli daerah, juga dapat membuka lapangan pekerjaan,” yakin Riefky.

Politisi asal dapil Aceh ini menilai, selama ini Pemerintah Daerah menempatkan alokasi anggaran pariwisata di urutan terbawah. Hal ini dinilainya tidak sesuai dengan tren nasional.

“Kalau daerah ingin cepat membuka lapangan pekerjaan baru, dan cepat meningkatkan pendapatan asli daerah, trennya pengembangan pariwisata,” saran Riefky.

Menpar menargetkan kontribusi sektor pariwitasa terhadap PDB nasional setidaknya 13 persen pada tahun 2017, dan minimal 15 persen pada tahun 2019. Tahun mendatang, ditargetkan sektor pariwisata menghasilkan devisa sebesar Rp 200 triliun, dan 280 triliun pada tahun 2019. (sf), foto : azka/hr.