Pemerintah Diminta Tidak Tunda Rekrutmen CPNS

04-10-2016 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Arteria Dahlan meminta Pemerintah melalui KemenPAN-RB untuk tidak lagi menunda penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2016 ini. Hal itu diungkapkan saat RDP dengan Mendagri, Kepala BPN, MenPAN-RB, Mensesneg, Seskan dan Kepala KSP pada Senin, (03/10/2016) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

 

“Mohon sekali pak, pengumuman rekruitmen CPNS jangan ditunda-tunda, kasihan rakyat pak,” ujar Arteria.Politisi PDI Perjuangan ini mencatat, selama era Presiden Jokowi sudah ada tiga kali penundaan CPNS. Sehingga ini berpotensi pada munculnya mafia-mafia CPNS. “Nah kalau ditunda ini akan ada mafia PNS pak, semua dideketin,” ujar Arteria.

 

Ia pun mengaku memiliki dokumen tentang siapa saja mafia PNS yang berada di tiap kabupaten. “Saya waktu jaman Pak Yuddy sudah buat Satgas PNS, saya sudah siapkan dokumen tentang siapa mafia PNS di tiap kabupaten kota,” terang Arteria.

 

Kepada MenPAN-RB Ia meminta untuk dapat menindak tegas terhadap mafia PNS. “Mudah-mudahan jaman Bapak. Besok saya bawa lagi datanya. Saya minta bapak untuk dapat menindak tegas. Termasuk dengan kementerian yang bapak pimpin,” ujar Arteria.

 

Dalam perkembangannya, MenPAN-RB kini masih harus menghitung berapa kebutuhan ASN dan saat ini pihaknya sedang menunggu finalisasi angka kebutuhan ASN tersebut. (hs,mp), foto : jayadi/hr.

BERITA TERKAIT
Bahtra Banong Ingatkan Hakim MK Jaga Netralitas dalam Sengketa Pilkada Serentak
09-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengingatkan seluruh hakim Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga netralitas...
Komisi II Siap Berkolaborasi dengan Kemendagri Susun Draf dan NA RUU Pemilu
06-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pihaknya siap berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam...
Perlu Norma Baru untuk Antisipasi Terlalu Banyak Pasangan Capres-Cawapres
04-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyebut DPR dan pemerintah akan mengakomodasi indikator pembentukan norma baru...
Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden Jadi Bahan Revisi UU Pemilu
03-01-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang...