Wakil Ketua DPR Fadli Zon memastikan, revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) akan fokus untuk mengakomodir honorer yang menunggu kepastian pekerjaan. Revisi UU ASN telah disahkan menjadi RUU Inisiatif DPR di Rapat Paripurna, pada Selasa (24/01/2017) lalu.

Demikian dikatakan Fadli saat menerima kunjungan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendy beserta komisioner, di ruang kerjanya, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/01/2017). Dalam kesempatan ini, KASN menyampaikan sejumlah masukan terkait revisi UU ASN.

“Saya kira sebagian besar Anggota Dewan dan Fraksi yang menyetujui revisi UU ASN ini, lebih kepada bagaimana kita mengakomodir aspirasi dari masyarakat, terutama para honorer guru, tenaga harian lepas, para penyuluh pertanian, hingga honorer medis, yang jumlahnya sangat banyak, untuk mendapatkan kepastian terhadap nasib mereka, terutama untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS),” pasti Fadli.

Politisi F-Gerindra itu mendukung soal kepastian kepada para honorer. Mengingat, banyak Anggota Dewan ketika ke daerah pemilihannya, kerap kali masyarakat mempertanyakan masalah itu. Sehingga, permasalahan itu dapat segera dibahas dalam pembahasan teknis di Badan Legislasi dengan Pemerintah.

Terkait dengan wacana pembubaran KASN yang merupakan imbas dari revisi UU ASN, Fadli mengatakan jika lembaga ini masih diperlukan, dan DPR bersama Pemerintah sepakat tentu akan dipertahankan. Namun, jika menjadi redundant (mubazir), mungkin bisa digunakan oleh instansi lain.

“Mereka menyampaikan bagaimana supaya KASN tetap berjalan, ini akan menjadi bahan pembicaraan di Baleg bersama dengan Pemerintah. Tapi saya sampaikan, konsentrasi dari DPR pada umumnya, prioritas pada menampung saluran aspirasi dari masyarakat honorer yang jumlahnya cukup besar, dari berbagai latar belakang kehidupan profesi,” imbuh Fadli.

Politisi asal dapil Jawa Barat itu juga berharap, kedepannya tak akan ada lagi transaksi jual beli jabatan atau jual beli untuk menjadi pegawai, dan sebagainya. Untuk itu, pihaknya fokus kepada tuntutan honorer, karena telah menunggu cukup lama. (sf)/foto:iwan armanias/iw.