DPR Kritik Pemerintah Investasikan Dana Haji

27-07-2017 / PARIPURNA

Wakil Ketua Pansus Pemilu DPR RI Yandri Susanto mengkritik langkah pemerintah yang ingin menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur tanpa berunding dengan sejumlah pihak terkait.

 

"Sebaiknya pemerintah tidak serta merta mengambil sebuah kesimpulan, sebelum mengajak umat berbicara. Disitu ada Nadhatul Ulama, Muhamadiyah, dan komponen umat Islam lainnya," tegas Yandri saat interupsi di  Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penutupan masa sidang di Senayan, Jakarta, Kamis (27/07/2017).

 

Dirinya bahkan menilai instruksi Presiden Joko Widodo tentang investasi dana haji sebesar Rp 80 triliun itu dianggap tidak senonoh dan tidak tepat. Alih-alih untuk pembangunan infrastruktur,  lanjutnya, saat ini umat muslim lebih membutuhkan perbaikan  sejumlah fasilitas tempat ibadah maupun pesantren dan madrasah yang sudah sangat memprihatinkan.

 

"Dana haji milik umat dan sebaiknya pemerintah mengajak umat menggunakan dana yang sejatinya dipergunakan untuk umatnya. Pemerintah seharusnya berbicara terlebih dahulu, duduk bersama terlebih dahulu, sehingga tidak ada kontradiktif atau kontroversi di tengah-tengah masyarakat," tandas politisi PAN ini.

 

Diketahui, instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu kemarin. (ann/sc)/foto:iwan armanias/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Peningkatan Belanja 2018 Untuk Sektor Prioritas
16-08-2017 / PARIPURNA
Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa peningkatan belanja pada 2018 dilakukan semata-mata hanya untuk sektor prioritas. Terutama dalam meningkatkan infrastruktur guna...
Pertumbuhan Ekonomi 2018 Ditargetkan 5,4 Persen
16-08-2017 / PARIPURNA
Pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 ditargetkan sebesar 5,4 persen. Ini adalah pertumbuhan ekonomi yang optimis ini didukung melalui konsumsi masyarakat...
Pemerintah Akan Lakukan Reformasi Perpajakan
16-08-2017 / PARIPURNA
Pemerintah akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan, antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan,...
Presiden Sampaikan Program Pemerintah 2018 Dalam Paripurna DPR
16-08-2017 / PARIPURNA
Dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2017-2018, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan RUU APBN Tahun...