DPR Kritik Pemerintah Investasikan Dana Haji

27-07-2017 / PARIPURNA

Wakil Ketua Pansus Pemilu DPR RI Yandri Susanto mengkritik langkah pemerintah yang ingin menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur tanpa berunding dengan sejumlah pihak terkait.

 

"Sebaiknya pemerintah tidak serta merta mengambil sebuah kesimpulan, sebelum mengajak umat berbicara. Disitu ada Nadhatul Ulama, Muhamadiyah, dan komponen umat Islam lainnya," tegas Yandri saat interupsi di  Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penutupan masa sidang di Senayan, Jakarta, Kamis (27/07/2017).

 

Dirinya bahkan menilai instruksi Presiden Joko Widodo tentang investasi dana haji sebesar Rp 80 triliun itu dianggap tidak senonoh dan tidak tepat. Alih-alih untuk pembangunan infrastruktur,  lanjutnya, saat ini umat muslim lebih membutuhkan perbaikan  sejumlah fasilitas tempat ibadah maupun pesantren dan madrasah yang sudah sangat memprihatinkan.

 

"Dana haji milik umat dan sebaiknya pemerintah mengajak umat menggunakan dana yang sejatinya dipergunakan untuk umatnya. Pemerintah seharusnya berbicara terlebih dahulu, duduk bersama terlebih dahulu, sehingga tidak ada kontradiktif atau kontroversi di tengah-tengah masyarakat," tandas politisi PAN ini.

 

Diketahui, instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu kemarin. (ann/sc)/foto:iwan armanias/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
DPR Setujui Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini
17-10-2017 / PARIPURNA
Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyetujui ratifikasi antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Merdeka...
Nizar Zahro Sampaikan Keluhan Masyarakat tentang E-Toll
17-10-2017 / PARIPURNA
foto: Jayadi/Jy Anggota DPR RI Mohammad Nizar Zahro menyampaikan aspirasi masyarakat yang diterima oleh Fraksi Gerindra terkait masalah E-Toll dalam...
Badan Siber dan Lemsaneg Jadi Mitra Kerja Komisi I DPR
17-10-2017 / PARIPURNA
Berdasarkan hasil keputusan rapat konsultasi antar pimpinan DPR RI dan Pimpinan fraksi-fraksi pengganti rapat Bamus tanggal 16 Oktober 2017telah disepakati...
Legislator Usul Pembentukan Satgas Penanganan Perdagangan Manusia
17-10-2017 / PARIPURNA
foto: Jayadi/Jy Anggota Legislatif Rieke Diah Pitaloka mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Perdagangan Manusia, yang didalamnya ada unsur dari...