DPR Kritik Pemerintah Investasikan Dana Haji

27-07-2017 / PARIPURNA

Wakil Ketua Pansus Pemilu DPR RI Yandri Susanto mengkritik langkah pemerintah yang ingin menginvestasikan dana haji untuk pembangunan infrastruktur tanpa berunding dengan sejumlah pihak terkait.

 

"Sebaiknya pemerintah tidak serta merta mengambil sebuah kesimpulan, sebelum mengajak umat berbicara. Disitu ada Nadhatul Ulama, Muhamadiyah, dan komponen umat Islam lainnya," tegas Yandri saat interupsi di  Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda penutupan masa sidang di Senayan, Jakarta, Kamis (27/07/2017).

 

Dirinya bahkan menilai instruksi Presiden Joko Widodo tentang investasi dana haji sebesar Rp 80 triliun itu dianggap tidak senonoh dan tidak tepat. Alih-alih untuk pembangunan infrastruktur,  lanjutnya, saat ini umat muslim lebih membutuhkan perbaikan  sejumlah fasilitas tempat ibadah maupun pesantren dan madrasah yang sudah sangat memprihatinkan.

 

"Dana haji milik umat dan sebaiknya pemerintah mengajak umat menggunakan dana yang sejatinya dipergunakan untuk umatnya. Pemerintah seharusnya berbicara terlebih dahulu, duduk bersama terlebih dahulu, sehingga tidak ada kontradiktif atau kontroversi di tengah-tengah masyarakat," tandas politisi PAN ini.

 

Diketahui, instruksi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo usai melantik Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH) di Istana Negara, Jakarta, Rabu kemarin. (ann/sc)/foto:iwan armanias/iw.


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Blue Print Pembangunan Parlemen Modern Telah Selesai Disusun
12-12-2017 / PARIPURNA
Tim Implementasi Reformasi DPR telah menyelesaikan penyusunan blue print pembanguna Parlemen Modern yang telah diterbitkan oleh Badan Keahlian dan Sekretariat...
DPR Sampaikan Keprihatinan Beberapa Bencana Alam di Indonesia
12-12-2017 / PARIPURNA
DPR RI menyampaikan keprihatinan atas terjadinya bencana alam di beberapa daerah, antara lain meletusnya Gunung Agung di Bali, bencana banjir,...
DPR Selesaikan 17 RUU
12-12-2017 / PARIPURNA
Selama tahun 2017, DPR bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 17 Rancangan Undang-undang (RUU), yang terdiri atas enam RUU Prioritas...
Pemerintah Harus Jamin Keberadaan Elpiji 3 Kg
12-12-2017 / PARIPURNA
Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam Ecky mendesak pemerintah untuk menjamin ketersediaan gas tabung elpiji 3 kg guna...