Selain KPU, Institusi Lain Dihimbau Tidak Ikut Menghitung Suara

11-01-2018 / KOMISI II

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria. Foto : Runi/Man

 

Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelanggara Pemilu, dihimbau untuk tidak ikut menghitung perolehan suara pilkada dan pemilu. Ini untuk menghindari kecurangan dan masuknya kepentingan penguasa dan instusi lain dalam mengatur Pilkada dan Pemilu.

 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria saat mengikuti Rapat Konsultasi Pimpinan DPR dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu di Ruang Pansus B Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (11/1/2018).

 

Ia mengindentifikasi bahwa ada institusi lain selain penyelenggara pemilu ikut menghitung suara. Padahal, itu bukan wilayah kerjanya. Riza menyebut Direktorat Kesbangpol, Kemendagri kerap sibuk ikut menghitung hasil perolehan suara pemilu dan pilkada.

 

“Selama ini Kesbangpol masih ikut menghitung suara hasil pemilu dan pilkada. Jadi seperti di zaman Orba saja. Itu terus terjadi hingga sekarang. Bahkan hasil perhitungannya bisa lebih hebat daripada KPU dan Bawaslu. Seharusnya kita hormati lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP. Berilah kepercayaan sepenuhnya pada penyelenggara pemilu ini untuk melaksanakan tugasnya termasuk menghitung hasil suara. Mendagri harus melarang Kesbangpol untuk tidak perlu ikut-ikutan menghitung,” seru politisi Partai Gerindra ini.

 

Riza juga menyerukan kepada TNI, Polri, Lembaga Sandi, termasuk BIN untuk tidak ikut menghitung perolehan suara. Bila ada yang ingin tahu hasil perhitungan suara sebaiknya bertanya langsung kepada KPU.

 

"Dengan netralitas yang diusung Kapolri, saya berharap dalam pilkada dan pemilu ke depan tidak perlu lagi ikut menghitung suara. Institusi mana pun di luar KPU dilarang melakukan rekapitulasi suara. Yang ingin tahu hasilnya datang ke KPU,” kata politisi dari Jabar III itu. (mh/sc)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Debat Capres dan Cawapres, Ajang Penilaian dari Rakyat
15-01-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua komisi II DPR RI Herman Khaeron mengatakan, debat kandidat Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden periode 2019-2024 pertama...
Pemerintah Perlu Beri Perhatian pada Perangkat Desa
14-01-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menekankan bahwasanya pemerintah perlu memberikan perhatian lebih pada keberadaan perangkat desa. Karena...
Pernyataan Mendag Kembali Dikritik
14-01-2019 / KOMISI II
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita kembali dikritik legislator DPR RI. Kali ini oleh Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo,...
RUU Pertanahan Harus Segera Dituntaskan
10-01-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pertanahan harus segera diselesaikan. Mengingat penataan dan pengaturan pertanahan...