RUU Penyiaran Masih Diharmonisasi

22-01-2018 / KOMISI I
Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS)/Foto:Arief/Iw

 

RUU Penyiaran yang selama ini tak terdengar progresnya, ternyata masih ada di Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk diharmonisasi dan disinkronisasi. RUU itu ternyata sudah diserahkan Komisi I ke Baleg sejak Februari 2017 lalu. Komisi I kini sedang menunggu hasil Baleg untuk kemudian dibawa ke Rapat Paripurna DPR.

 

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkap hal tersebut kepada para wartawan dalam konprensi persnya di Ruang MKD DPR, Senin (22/01). “Kami masih menunggu hasil dari Baleg dan sudah menghubungi pula Pimpinan DPR Bidang Korpolkam agar kami bisa segera menyampaikan dalam Rapat Paripurna untuk pengambilan keputusan Tingkat I,” paparnya.

 

Pimpinan DPR juga, kata Kharis, sedang mengupayakan koordinasi dengan Baleg untuk mendapat solusi terbaik agar RUU yang diusulkan Komisi I ini bisa segera menjadi RUU Penyiaran Inisiatif DPR.

 

Isu-isu krusial yang selama ini menjadi perdebatan panjang juga sudah diselesaikan Komisi I. Seperti diketahui, RUU Penyiaran ini sudah lama sekali mengendap dan sedang ditunggu hasilnya oleh industri penyiaran.

 

“Kami menunggu sudah lama sekali, sekitar lima kali masa sidang. Untuk itu, kami konsultasi ke Pimpinan DPR untuk mendapat solusi terbaik. Mestinya dua kali masa sidang sudah diselesaikan. Ini sudah lima kali belum selesai juga. Kami berharap secepatnya. Posisi kami adalah mengusulkan draf yang disepakati di Komisi I kepada Baleg untuk diharmonisasi dan disinkronisasi,” jelas politisi PKS itu.

 

Kharis mengatakan, hasil harmonisasi dan sinkronisasi Baleg belum diterima Komisi I. Kelak bila sudah diajukan ke paripurna, barulah Komisi I mulai membahasnya. “Jadi, sesungguhnya ini masih draf. Setelah ini diajukan lagi ke paripurna sebagai draf RUU Usul Inisiatif DPR RI. Di sinilah dimulai pembahasan yang sesungguhnya dengan pemerintah,” tutupnya mengakhiri wawancara dengan para wartawan. (mh/sc)

 

BERITA TERKAIT
Komisi I Upayakan Revisi UU TNI, Dukungan Program Pertahanan
05-02-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Meskipun sempat terhambat dalam perjalanan revisi Undang-Undang TNI pada tahun 2022, Komisi I DPR RI kembali menegaskan...
Syamsu Rizal: Pemerintah Perlu Tetapkan Judi Online sebagai Darurat Nasional
02-02-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Korban judi online terus berjatuhan. Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menilai perlu ada penetapan judi...
Sukamta: Kesalahan Data Google Bisa Picu Kepanikan Pasar dan Stabilitas Ekonomi Nasional
02-02-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan pentingnya akurasi dan ketelitian dalam penyajian informasi ekonomi di ranah...
Komisi I dan Dubes Tunisia Bahas Penguatan Hubungan Bilateral
31-01-2025 / KOMISI I
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi I DPR RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Duta Besar Tunisia untuk Indonesia, Mohamed Trabelsi, beserta...