Perlu Ada Metode Baru Biayai BLK

06-11-2018 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Mafirion bersama tim berfoto bersama usai melakukan pertemuan dengan Pemkab Kabupaten Magelang,Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Kunjungan Kerja Reses.Foto :Mastur/rni

 

Anggota Komisi IX DPR RI Mafirion mendesak pemerintah untuk mencari metode baru membiayai operasional Balai Latihan Kerja (BLK). Di seluruh Indonesia ada 281 BLK, semula milik Kementerian Ketenagakerjaan, karena reformasi kemudian dikembalikan ke pemerintah daerah. Sayangnya, BLK yang dikelola pemda ini kondisinya memprihatinkan, karena masalah penganggaran.

 

“Saya khawatir, visi untuk memajukan SDM (Sumber Daya Manusia) tidak ketemu. Apalagi mau memasuki Revolusi Industri 4.0, ketika manusia bukan lagi bersaing dengan manusia, tetapi dengan robot, sehingga harus dicarikan metode baru untuk membiayai ini,” ungkap Mafirian di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, baru-baru ini.

 

Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini,  untuk anggaran mungkin tidak terlalu sulit, dengan menyisihkan anggaran pendidikan ke pelatihan tenaga kerja ini. Menurutnya, tidak ada gunanya jika daerah mempunyai jalan bagus dan kota yang bersih, tapi angkatan kerjanya tidak mempunyai keterampilan.

 

“Bisa berbahaya di masa depan,  karena membengkaknya pengangguran. Memecahkan masalah pengangguran tanpa BLK tidak mungkin, maka pemda harus memberi perhatian kepada BLK. Tapi Kemenaker harus memberikan supervisinya dengan baik, skema pelatihan, modul, pilihan jurusan dan potensi daerah harus dikembangkan,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, Mafirion mengusulkan secara fisik tenaga kerja BLK dibiayai APBD, peralatan, paket pelatihan oleh Kemenaker, karena pada tahun 2019 akan melatih lebih dari 500 ribu orang. Tiga tahun lalu, baru 90 ribu orang, tahun 2018 180 ribu orang, tahun 2019 hampir 500 ribu orang, dan tahun 2020 akan latih 1,5 juta orang, itu tak mungkin dilatih oleh Kemenaker, sehingga harus melibatkan BLK-BLK daerah.

 

BLK daerah, kata Mafirion, harus melakukan seperti BLK Pusat 3R, yaitu rebranding, revitalisasi dan reorientasi. Kalau punya jurusan 12, cukup 3-4 saja tapi dididik secara masif. Bahkan istilah sekarang triple skill, untuk angkatan kerja yang tidak punya ketrampilan, up skill untuk yang punya skill dan re skill untuk yang mereka punya skill tertentu seperti menjahit lalu pindah ke ketrampilan las, otomotif pindah ke lain karena dunia kerja akan dinamis.

 

Terkait akan berkurangnya instruktur, Kemenaker hendaknya mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memprotek instruktur BLK. Instruktur BLK ini susah, pelatihannya lama, setelah jadi PNS diprotek selama 15 tahun tidak boleh pindah. Banyak dari mereka hanya sebagai batu loncatan, sebab kalau pulang jadi Sekretaris kelurahan,  atau jadi pegawai pemakaman, makanya harus diprotek.

 

Untuk menarik para pengangguran sekaligus menghidupkan serta keberlanjutan BLK, maka Mafirion mengusulkan BLK di daerah-daerah melakukan kerja sama dengan industri. Misalnya BLK otomotif, bisa kerja sama saja dengan perusahaan mobil Toyota. Perusahaan akan dengan senang hati, karena memiliki keterampilan dengan standar latihan BLK.

 

“BLK las bisa kerja sama dengan industri perkapalan. Yang penting pemerintah menyediakan sarana prasarana untuk mengubah SDM kita dan generasi kita bersemangat menimba ketrampilan di BLK,” kata legislator daerah pemilihan (dapil) Riau itu menambahkan. (mp/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Koordinasi Akreditasi RS Sumut Dinilai Kurang
17-01-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengkritisi koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, organisasi profesi sampai badan pengawas...
Akreditasi RS Terkendala Biaya Tinggi dan Terbatasnya Personil KARS
17-01-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Jalaluddin Akbar menilai tingginya biaya yang harus dikeluarkan pihak rumah sakit (RS) menjadi salah satu...
Butuh Revolusi Mental untuk Sukseskan Program Kesehatan
16-01-2019 / KOMISI IX
Untuk menyukseskan program kesehatan bagi rakyat dibutuhkan revolusi mental. Pembenahan mental ditujukan kepada para tenaga medis termasuk penyelenggara negara. Anggota...
Komisi IX Terima Aduan Dinkes Sumut Tak Dilibatkan Akreditasi RS
16-01-2019 / KOMISI IX
Awal tahun 2019 publik dikejutkan dengan keputusan sejumlah rumah sakit yang berhenti memberikan layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan, hal...