Permasalahan JKN Harus Segera Diselesaikan

07-01-2019 / KOMISI IX

Anggota Komisi IX DPR RI Sumarjati Arjoso menyampaikan interupsi saat Rapat Paripurna.Foto :Kresno/rni

 

Anggota Komisi IX DPR RI Sumarjati Arjoso mengatakan, masalah yang menyangkut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat Indonesia harus segera diselesaikan. Komisi IX DPR RI sendiri telah mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan lainnya, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas.

 

“Belakangan ini tidak terlihat koordinasi antara Kemenkes dengan BPJS. Kemenkes telah menyiapkan akreditasi bagi rumah sakit, sehingga bila tidak lulus akreditasi ditetapkan tidak boleh melakukan kerja sama dengan BPJS,” terang Sumarjati dalam interupsinya pada Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (07/1/2019).

 

Yang artinya, imbuh legislator Partai Gerindra itu, ketika RS tersebut dinyatakan tidak boleh bekerjasama dengan BPJS Kesehatan, pasien-pasien yang semula dirawat dengan jaminan BPJS atau rawat jalan, bahkan yang sedang dioperasi diharuskan membayar biaya perawatan. Dan ini menurut Sumarjati sungguh berat dirasakan masyarakat.

 

“Kemudian hari ini keputusan tersebut sudah dicabut dan dibolehkan bekerjasama lagi. Artinya, ada rumah sakit yang tidak lolos akreditasi namun tetap dipercayakan memberi pelayanan dengan jaminan dari BPJS. Ya mudah-mudahan saja pelayanan yang diberikan kepada pasien tetap berkualitas,” harap Sumarjati.

 

Legislator dapil Jawa Tengah III itu juga menyoroti utang BPJS Kesehatan kepada Gabungan Perusahaan Farmasi sebesar Rp 3 triliun dan baru dibayarkan senilai Rp 300 juta. Tentu saja akan menyebabkan kurangnya persediaan obat di RS, sehingga bisa mengganggu kualitas pelayanan terhadap pasien.

 

“Jadi dalam hal ini mohon kiranya dari Pimpinan DPR menyurati Presiden, supaya semua pihak dapat bersama menyelesaikan masalah ini. Karena kalau tidak diselesaikan akan menimbulkan masalah dan yang menderita adalah masyarakat, karena tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar dan kualitas yang ditentukan,” pungkasnya. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Koordinasi Akreditasi RS Sumut Dinilai Kurang
17-01-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Putih Sari mengkritisi koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, organisasi profesi sampai badan pengawas...
Akreditasi RS Terkendala Biaya Tinggi dan Terbatasnya Personil KARS
17-01-2019 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Jalaluddin Akbar menilai tingginya biaya yang harus dikeluarkan pihak rumah sakit (RS) menjadi salah satu...
Butuh Revolusi Mental untuk Sukseskan Program Kesehatan
16-01-2019 / KOMISI IX
Untuk menyukseskan program kesehatan bagi rakyat dibutuhkan revolusi mental. Pembenahan mental ditujukan kepada para tenaga medis termasuk penyelenggara negara. Anggota...
Komisi IX Terima Aduan Dinkes Sumut Tak Dilibatkan Akreditasi RS
16-01-2019 / KOMISI IX
Awal tahun 2019 publik dikejutkan dengan keputusan sejumlah rumah sakit yang berhenti memberikan layanan kesehatan bagi pasien BPJS Kesehatan, hal...