PKPU Idealnya Dibahas Jauh Sebelum Pelaksanaan Pemilu

10-01-2019 / KOMISI II

Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019). Foto ; Arief/Man

 

Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo mengatakan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) seharusnya dibahas jauh sebelum pelaksanaan Pemilu. Idealnya minimal dua tahun sebelum pelaksanaan Pemilu sudah selesai dilaksanakan pembahasannya, agar KPU memiliki banyak waktu untuk menyusun turunan dari rancangan perundangan.

 

“Kalau Undang-Undang Pemilu itu setiap lima tahun dilakukan revisi, pembahasan setidak-tidaknya harus mulai dibahas jauh sebelumnya. Karena banyak kontroversi dalam era demokratisasi sekarang ini. Banyak masyarakat berpendapat, banyak lembaga-lembaga yang berpendapat dan itu merupakan bagian yang harus diserap aspirasinya oleh KPU maupun Bawaslu," terang Firman kepada Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

 

Ia mengusulkan agar UU Pemilu jangan setiap lima tahun diamandemen atau direvisi. Tetapi berlaku minimal dua kali masa periode penyelenggaraan Pemilu. Legislator Partai Golkar ini berpandangan revisi UU dalam jangka waktu yang pendek, ditambah lagi dengan adanya pergantian Komisioner KPU dan Bawaslu, maka itu akan menyita waktu dalam pembahasan PKPU.

 

“Ini yang harus diefisiensi dalam proses administrasi. Proses-proses seperti ini juga akan mengganggu terhadap pelaksanaan Pemilu. Seperti hari ini, Pemilu tinggal beberapa bulan lagi, tetapi banyak PKPU belum terselesaikan,” keluh legislator dapil Jawa Tengah III itu.

 

Untuk itu, Firman menilai keterlambatan PKPU tidak bisa serta merta dialamatkan kepada KPU, memgingat selama ini KPU telah melaksanakan amanat UU. “Ini merupakan konsekuensi. Itu sebab akibatnya tadi dari sistem perundang-undangan yang terlambat, maka KPU sekarang yang menjadi beban daripada pekerjaan itu,” pungkas Firman. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Buka Audiensi Bahas Pengaduan Masyarakat
18-03-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menjelaskan bahwaKomisi II DPR akan menyediakan kembali waktu satu hari khusus untuk...
Kinerja KPU Layak Diapresiasi
18-03-2019 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto mengatakan bahwasanya kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menyelesaikan berbagai permasalahan Daftar Pemilih...
Perekrutan Pengawas TPS Tak Boleh Langgar UU
18-03-2019 / KOMISI II
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga saat ini masih kesulitan dalam melakukan perekrutan petugas pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS). Wakil Ketua...
LCC Dana Desa Kabupaten Semarang Jadi Percontohan
18-03-2019 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono mengaku terkesan dengan program Lomba Cerdas Cermat (LCC) Dana Desa yang selama...