Komisi II Apresiasi Transparansi Rekrutmen PPPK

19-03-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron. Foto: Andri/rni

 

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 sesuai jadwal dan transparan.

 

Hal tersebut tertuang pada kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN RB Syafruddin yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019).

 

"Komisi II DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara terkait afirmatif rekrutmen P1/TL 2018 yang dilaksanakan pada rekrutmen CPNS 2019 dengan memberikan kekhususan untuk mengikuti tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB)," kata Politisi Partai Demokrat itu.

 

Selanjutnya, kata legislator dapil Jawa Barat VIII itu, Komisi II DPR RI bersepakat dengan KemenPAN RB dan Badan Kepegawaian Negara untuk memberikan kesempatan para guru inpassing mengikuti CPNS dan/atau PPPK 2019.

 

Sementara itu, Menteri PAN RB Syafruddin menyampaikan bahwa dalam mengatasi masalah ini terutama guru honorer, tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah. Melainkan harus dilakukan secara komprehensif dan perencanaan yang matang.

 

“Terutama guru honorer dan tenaga kesehatan, kita tidak bisa menafikan jasa-jasa mereka yang menjadikan kita manusia yang intelek. Kita perlu menyediakan tempat agar mereka juga bisa menikmati hidup mereka," pungkas Syafruddin. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Komisi II Apresiasi Capaian PTSL BPN Kota Bogor
16-09-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengapresiasi capaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan Badan Pertanahan...
Bank Tanah Untuk Permudah Pengelolaan Tanah
13-09-2019 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Agus Makmur Santoso menjelaskan, keberadaan pembentukan Bank Tanah dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan bertujuan untuk...
Komisi II Berharap Pengadilan Pertanahan Dipertahankan
13-09-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menjelaskan, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan Komisi II DPR...
Komisi II Apresiasi Kinerja Kantor BPN Kabupaten Bekasi
13-09-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron mengapresiasikan kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) khususnya Kantor...