Komisi II Apresiasi Transparansi Rekrutmen PPPK

19-03-2019 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron. Foto: Andri/rni

 

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pelaksanaan rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 sesuai jadwal dan transparan.

 

Hal tersebut tertuang pada kesimpulan Rapat Kerja (Raker) Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN RB Syafruddin yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2019).

 

"Komisi II DPR RI bersepakat dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara terkait afirmatif rekrutmen P1/TL 2018 yang dilaksanakan pada rekrutmen CPNS 2019 dengan memberikan kekhususan untuk mengikuti tahapan seleksi kompetensi bidang (SKB)," kata Politisi Partai Demokrat itu.

 

Selanjutnya, kata legislator dapil Jawa Barat VIII itu, Komisi II DPR RI bersepakat dengan KemenPAN RB dan Badan Kepegawaian Negara untuk memberikan kesempatan para guru inpassing mengikuti CPNS dan/atau PPPK 2019.

 

Sementara itu, Menteri PAN RB Syafruddin menyampaikan bahwa dalam mengatasi masalah ini terutama guru honorer, tidak bisa dilakukan dengan setengah-setengah. Melainkan harus dilakukan secara komprehensif dan perencanaan yang matang.

 

“Terutama guru honorer dan tenaga kesehatan, kita tidak bisa menafikan jasa-jasa mereka yang menjadikan kita manusia yang intelek. Kita perlu menyediakan tempat agar mereka juga bisa menikmati hidup mereka," pungkas Syafruddin. (es/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Logistik Pemilu di Sumsel Harus Aman
03-04-2019 / KOMISI II
Distribusi logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 ke sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) harus dipastikan aman. Di beberapa tempat...
Penyelenggara Pemilu Harus Cermati KTP-el
02-04-2019 / KOMISI II
Para penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dari pusat hingga daerah, dari komisioner hingga petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) harus mencermati betul...
Keputusan MK Disambut Baik
02-04-2019 / KOMISI II
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan penggunaan surat keterangan (suket) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) dan perpanjangan waktu penghitungan perolehan suara...
Antisipasi Keributan Pemilu, DPT Harus Transparan
01-04-2019 / KOMISI II
Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bersih, akses yang transparan, menjadi kunci penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang berkualitas. Ini penting, karena...