Fungsi Kontrol dan Pengawasan Melekat pada DPR

08-08-2019 / LAIN-LAIN

Anggota DPR RI Viva Yoga Mauladi saat Dialektika Demokrasi  Foto : Runi/mr

 

Fungsi Kontrol dan Pengawasan DPR RI kepada pemerintah sebenarnya berlaku menyeluruh tak terkecuali meskipun partai tersebut masuk dalam koalisi pemerintahan, karena fungsi tersebut merupakan amanat dari konstitusi. Demikian dijelaskan oleh Anggota DPR RI Viva Yoga Mauladi saat Dialektika Demokrasi yang mengambil tema "Periode Kedua Jokowi, Masihkah Larangan Aturan Rangkap Jabatan Diberlakukan?" 

 

Menurut Viva, sebagai wakil rakyat, DPR RI tidak relevan lagi mendikotomikan antara oposisi dan koalisi. Karena sesuai dengan amanat konstitusi, DPR harus senantiasa melakukan fungsi pengawasan, agar jalannya pemerintahan tetap dalam koridor menyejahterakan segenap rakyat Indonesia.    


"Sebenarnya kalau di parlemen menjadi tidak relevan karena apa, seluruh partai politik, apakah partai itu pedukung pemerintah atau di luar pemerintah sama-sama menjalankan fungsi konstitusional, yaitu fungsi kontrol dan pengawasan terhadap eksekutif," papar Viva di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis (8/8/2019). 

 

Politisi dari Fraksi PAN ini juga menyampaikan, bahwa Indonesia menganut sistem politik presidensial, maka idealnya fungsi pengawasan kepada pemerintah harus tanpa beban, berbeda dengan sistem politik parlementer, eksekutif bertanggungjawab penuh pada perlemen. 

 

"Kita bukan seperti itu, kalau di sistem parlementer jelas ini partai pemerintah dan partai oposisi. Partai oposisi di dalam melakukan fungsi pengawasan dia harus izin dulu kepada partainya kemudian baru bicara. Nah tapi kalau kami yang ada di DPR RI ini sudah mengerti tugasnya sebagai Anggota DPR, melakukan fungsi pengawasan tanpa melakukan koordinasi dengan partai politik, kondisi itu sudah bisa dimaklumi," papar Viva. (eko/es)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Pengamanan Pejabat Negara Harus Dievaluasi
14-10-2019 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Periode 2019-2024 M. Nasir Djamil mendorong evaluasi standar pengamanan terhadap pejabat negara. Hal ini diungkapkannya seusai kejadian...
Penghapusan Asas 'Cabotage' Dinilai Janggal
14-10-2019 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Periode 2019-2024 Sigit Sosiantomo mengkritik usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Ia menilai...
Pembahasan RUU ‘Carry Over’ Harus Dituntaskan
14-10-2019 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Muhammad Farhan menganggap Rancangan Undang-Undang (RUU) yang di-carry over atau belum tuntas pembahasannya oleh Anggota DPR RI...
Penyelesaian Karhutla Masih Belum Rampung
14-10-2019 / LAIN-LAIN
Munculnya titik kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan dan Pulau Jawa masih terjadi hingga satu pekan terakhir....