Belum Saatnya Memindahkan Ibu Kota

22-08-2019 / LAIN-LAIN

Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto Foto : Oji/mr

 

Kondisi masyarakat di daerah masih butuh perhatian. Kemiskinan daerah belum pula teratasi. Pekerjaan rumah menyangkut kesejahteraan masyarakat seperti itu perlu diselasaikan lebih dulu sebelum memindahkan ibu kota negara. Selama persoalan kesejahteraan masyarakat daerah belum terselesaikan, maka belum saatnya memindahkan ibu kota ke Kalimantan.

 

Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto saat menjadi pembicara dalam Dialektika Demokrasi bertajuk “Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota” di Media Center DPR RI, Kamis (22/8/2019). Masyarakat daerah banyak yang bermigrasi ke Ibu Kota untuk mencari penghidupan, karena terbelit kemiskinan. Dan salah satu argumen pemerintah memindahkan Ibu Kota, lantaran Jakarta sudah padat penduduk. Daya tampung Jakarta kian berkurang.  

 

“Kalau masyarakat di daerah sudah kaya, mereka tidak mau ke Jakarta lagi, kok. Mereka ke Jakarta karena di daerah enggak ada apa-apanya. Bila Sulawesi maju, Kalimantan maju, Sumatera maju, NTT maju, dan Papua maju, maka perpindahan Ibu Kota tidak menjawab persoalan,” papar politisi PAN tersebut.

 

Sebagai orang Banten yang dekat dengan Jakarta, Yandri menegaskan, masyarakat di Kota Serang yang hanya 50 km dari Jakarta saja belum mendapat perhatian pemerintah. hnedaknya pemerintah memberi perhatian dulu pada kemiskinan masyarakat di daerah daripada mendahulukan pemindahan ibu kota.

 

Presiden Jokowi perlu diberi masukan yang jelas dan apa adanya soal rencana pemindahan ini. “Menurut saya belum butuh. Sebagai pribadi dan wakil rakyat dari Banten, belum saatnya memindahkan ibu kota. Rakyat masih membutuhkan pemenuhan semua kebutuhan dasarnya,” tandas Yandri lebih lanjut.  (mh)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
Literasi dan Sosialisasi Perpustakaan DPR Diharap Berkelanjutan
27-01-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi X DPR RI Ferdiansyah mengapresiasi Bagian Perpustakaan DPR yang sudah menyelenggarakan Literasi DPR dan Sosialisasi Perpustakaan bersama mahasiswa...
Sertifikasi Halal Tidak Boleh Hilang di ‘Omnibus law’
27-01-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menolak penghapusan sertifikasi halal di Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law tentang Cipta Lapangan...
Konfigurasi Politik di Pimpinan MPR Jaga Stabilitas Nasional
23-01-2020 / LAIN-LAIN
Anggota DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa menyampaikan konfigurasi politik di Majelis Permusyawarakatan Rakyat (MPR) RI mencerminkan keanekaragaman kekuatan komponen...
Anggota DPR Harap RUU Daerah Kepulauan Segera Disahkan
21-01-2020 / LAIN-LAIN
Anggota Komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan yang telah masuk ke dalam...