Pemerintah Diminta Prioritaskan Industri Sektor Hulu

09-12-2019 / KOMISI VI

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus. Foto : Kresno/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus mendorong Kementerian Perindustrian untuk fokus membangun sektor hulu dengan membangun ekosistem yang memungkinkan adanya sektor-sektor unggulan atau prioritas dari Kementerian. Sebab ia menuturkan bahwa anggaran Rp 2,92 triliun yang didapat Kemenperin, masih tidak sebanding dengan roadmap yang telah digaungkan oleh Menteri Perindustrian.

 

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian beserta jajarannya membahas target penyelesaian roadmap Kemenperin di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (9/12/2019). Politisi PDI-Perjuangan ini menyampaikan bahwa dengan adanya ketidakseimbangan tersebut maka Kemenperin tidak dapat lebih fokus bekerja.

 

“Saran saya pada bagaimana membangun ekosistem yang memang benar-benar memungkinkan adanya sektor-sektor unggulan atau prioritas dari Kementerian. Kita tak perlu jauh-jauh, kalau Kemenperin dalam lima tahun ke depan mampu membangun ekosistem industri pengolahan makanan dan minuman untuk komoditas saja misalnya itu sudah luar biasa adanya,” ucap Deddy.

 

Politisi dapil Kalimantan Utara ini menambahkan bahwa Kemenperin tidak harus mengerjakan keseluruhan roadmap, cukup satu atau dua saja karena yang terpenting hal itu dapat menjadi legacy. Maka dari itu ia lebih berharap agar Kemenperin dapat memfokuskan diri mereka terutama di bidang pengambilan kebijakan karena masih banyak yang perlu dilakukan perbaikan.

 

“Misalnya di migas, masalah di industri kita banyak tergantung harga gas. Tapi investasi di sektor migas itu terutama gas sangat tidak menarik buat siapapun untuk saat ini. Pada saat yang sama dibebankan pada pertamina yang ngos-ngosan. Jadi ini no way out kalau terus begini. Saya kira cobalah fokus kepada hal-hal yang memang bersifat hulu atau makro. Mengurus umkm itu betul penting, tapi jauh lebih penting kalau kerja di hulunya menjadi lebih efektif,” tukasnya. (er/sf)


  • SHARES
BERITA TERKAIT
UU BUMN Butuh Penyegaran
17-09-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menegaskan bahwa rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha...
DPR Siapkan RUU BUMN yang Baru
17-09-2020 / KOMISI VI
Komisi VI DPR RI dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memulai pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN...
PLN Perlu Urai Akar Masalah untuk Jadi Perusahaan yang Kokoh
14-09-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta secara khusus kepada PT. PLN (Persero) untuk mengurai persoalan yang selama ini...
Nyoman Parta Minta PLN Sajikan Secara Rinci Rencana PMN Rp 5 Triliun
10-09-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nyoman Parta meminta PT. PLN (Persero) dapat memberikan paparan yang mendetail dan rinci terkait perencanaan...