Pembangunan Asrama Haji Harus Utamakan Kemaslahatan

09-12-2019 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong. Foto : Alfi/mr

 

Perdebatan menahun mengenai rencana pembangunan asrama haji di Provinsi Jawa Barat antara Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu, dinilai Anggota Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong, tidak berorientasi pada rakyat, melainkan hanya pada kepentingan pengusaha.

 

“Pembangunan asrama itu dekatkanlah dengan rakyat, karena ujung rasional dari suatu pembangunan adalah kemaslahatan rakyat. Saya tidak mau melihat Indramayu atau Kertajati, tapi saya mau melihat kemaslahatanya bagi calon jamaah terutama lansia,” kata Ali saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Jumat (6/11/2019).

 

Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Nurhasan Zaidi, yang mengatakan bahwa pembangunan asrama harus dilakukan secara objektif. Menurutnya, Pemerintah setempat tidak perlu tergesa-gesa dalam menentukan lokasi asrama yang akan dibangun.

 

“Untuk penetapan asrama  ini juga jangan tergesa-gesa, ini (apakah) mau di Indramayu atau Majalengka. Sekarang kalau kita lihat, maslahat bagi masyarakat sekitar seperti apa, jangan sampai mangkrak lagi. Sekarang saja Bandara Kertajati harus bersabar sampai Tol Cisumdawu selesai,” ungkap legislator dapil Jawa Barat IX itu.

 

Sebelumnya, pembangunan Asrama Haji yang didesak untuk dibuat dekat dengan Bandara Kertajati, Majalengka, dimana pemerintah pusat tengah mempersiapakan bandara tersebut sebagai embarkasi Haji 2020. Namun, saat proses lelang lokasi, hanya Pemkab Indramayu yang menawarkan tanah hibah, sementara Pemkab Majalengka mengajukan pembelian.

 

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VIII Selly Andriany Gantina mengatakan jika pembangunan akan dilaksanakan di Indramayu, maka Pemda setempat perlu membuat akses tol yang mendukung. Ini upaya agar para jemaah Haji bisa mendapatkan pelayanan terbaik dalam menjalankan rukun Islam yang ke-5.

 

“Pemda Indramayu harus segera membuat akses tol menuju ke Indramayu, kalau memang ingin didirikan embarkasi Haji di Kab. Indramayu agar tidak mempersulit jemaah Haji yang nantinya dari wilayah Jawa Tengah yang dilimpahkan ke Bandara Kertajati,” ungkap politisi PDI-Perjuangan ini.

 

Selly juga berargumen bahwa calon jemaah Haji memerlukan adanya ketenangan dalam mempersiapkan keberangkatannya. Menurutnya, jika asrama Haji berada pada wilayah yang jaraknya hanya 1 km dari Bandara Kertajati, justru tidak akan mendukung persiapan keberangkatan calon jemaah tersebut. (alw/sf)

BERITA TERKAIT
Sigit Purnomo: Penggunaan Dana Zakat Harus Transparan dan Tepat Sasaran
17-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo, menanggapi wacana penggunaan dana zakat untuk mendukung program unggulan pemerintah,...
Kunjungan ke Madinah, Fikri Faqih Dorong BPKH Optimalkan Peran di Layanan Haji dan Umroh
17-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyampaikan sejumlah harapan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)...
Kesepakatan Haji RI dan Arab Saudi Diteken, Kuota Haji 2025 Tetap 221.000 Jamaah
16-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi akhirnya menandatangani kesepakatan kerjasama untuk penyelenggaraan haji 2025. Salah satu poin kesepakatan...
Fikri Faqih Dorong Persaingan Sehat Layanan Haji, BPKH Limited Hadir di Arab Saudi
15-01-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan ke Expo Hajj di Superdom Jeddah, Arab Saudi, Senin (13/1/2025). Kunjungan...