Anggota Komisi I DPR RI Sukamta saat interupsi Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020). Foto ; Naifuroji/Man

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta Pemerintah Indonesia untuk tidak kompromi dengan China terkait kedaulatan di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Meskipun China telah menanamkan investasinya di Indonesia, Pemerintah tetap diminta tegas jika berurusan dengan kedaulatan wilayah Tanah Air.

Sebagaimana diketahui, pasca kunjungan Presiden Joko Widodo di Natuna pada 7 Januari 2020, kapal coast guard China dan nelayan China menghilang. Namun belakangan mereka kembali lagi selang beberapa hari setelah kunjungan Presiden Jokowi. “Seharusnya China itu menghargai kedaulatan wilayah kita. Menurut saya ini soal kedaulatan NKRI tidak bisa kita abaikan, tidak bisa dikompromikan,” ujar Sukamta saat interupsi Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).

Sukamta juga memberi masukan agar tidak lebih dari satu pintu dalam penanganan pengamanan di wilayah laut. Ia menilai lembaga yang mengurusi laut ini sudah sangat banyak, sehingga sering tumpang tindih. Ia mengkritik bahwa banyak miskoordinasi di dalam mengatur keamanan laut Indonesia. Hal itu menurutnya harus segera dibenahi dengan UU tunggal.

“Banyak lembaga yang ditugasi mengatur keamanan laut, tetapi semuanya belum terkoordinasi. Sungguh sangat baik kita punya UU tunggal yang mengatur keamanan laut. Bukan seperti hari ini, banyak, tetapi fungsinya tidak ada,” kritik politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Lalu, ia meminta Pimpinan DPR RI untuk berkomunikasi dengan Pemerintah guna mengingatkan agar tidak berkompromi dengan China hanya karena China sudah berinvestasi di Indonesia. Hal itu bertujuan agar China benar-benar menghormati Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

“Saya harap Pimpinan mengkomunikasi hal ini ke Pemerintah. Jangan hanya karena investasi China kita berkompromi dengan urusan kedaulatan. Pertemanan kita junjung tinggi, tetapi kita tidak akan menghormati pihak yang melanggar kedaulatan," pungkas legislator dapil DI Yogyakarta itu. (hs/sf)