Legislator Usulkan Program Isolasi Mandiri di Hotel Bagi OTG

08-09-2020 / KOMISI VI
Anggota DPR Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto : Azka/Man

 

Anggota DPR Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina mengusulkan program isolasi mandiri di hotel bagi orang tanpa gejala (OTG) yang positif terpapar Covid-19. Program ini dapat dijalankan sekaligus untuk mendukung kebijakan OTG tidak boleh isolasi di rumah, namun di sisi lain, Rumah Sakit sudah kewalahan.

 

Salah satu hal yang mendesak adanya program isolasi mandiri tetapi tidak di rumah adalah munculnya klaster baru pada wilayah areal rukun tetangga (RT) yang bersumber dari rumah di mana sekeluarga positif Covid tapi OTG dan berinteraksi satu kawasan.

 

"Saya sangat mendukung kebijakan pemerintah untuk lebih fokus penyelesaian Covid-19 dengan mengarahkan seluruh sumber daya negara di arahkan pada pengendalian wabah ini. Namun untuk sinkron dengan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu ada seleksi program yang memang betuyl-betul efektif berjalan bersamaan antara program kesehatan dan program pemulihan ekonomi," jelas Nevi dalam siaran persnya, Selasa (8/9/2020).

 

Salah satu kebijakan yang sinkron menurut politisi PKS ini yaitu membangkitkan bisnis perhotelan yang saat ini juga sangat terpuruk. Program Isolasi Mandiri di Hotel, kerja sama Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dengan Kemenkes atau Dinas Kesehatan setempat, merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan dengan berbagai penyesuaian sehingga semua mendapat tujuan yang diperlukan.

 

Warga masyarakat yang masuk dalam kriteria OTG terfasilitasi karantinanya dengan nyaman, rumah menjadi tetap aman bagi keluarga, termasuk warga sekitar, pemerintah berjalan sesuai arah fokus kebijakan kesehatan dan ekonomi masyarakat pada bidang usaha perhotelan akan semakin bergeliat.

 

"Untuk program hotel membuka paket isolasi mandiri 10-14 hari dengan harga menarik, untuk warga yang OTG positif Covid-19 akan menjadi salah satu solusi. Tapi tidak semua warga menjadi OTG, akan mampu membayar biaya hotel, meski sekecil apapun biaya yang dikeluarkan. Jadi celah-celah seperti ini perlu pemikiran lanjutan, tapi saya yakin mesti ada solusinya," urainya.

 

Legislator asal sumatera Barat II ini melihat, tidakmembaiknya situasi pandemi covid-19 ini diduga karena anggaran negara di arahkan pada kegiatan-kegiatan yang besar. Ia berpendapat, saluran anggaran negara untuk dapat disinkronkan dengan pembiayaan masyarakat dengan fokus sektor kesehatan, dimana sektor lainnya sebagai penunjang merupakan alternatif penyelesaian masalah pandemi. Masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama memiliki pemahaman yang sama untuk membasmi wabah sehingga tercipta kedisiplinan pada prilaku menjaga protokol kesehatan di saat pandemi.

 

"Banyak paket-paket program, mesti disisir satu per satu pada fokus kesehatan yang secara bersamaan penyelamatan ekonomi menjadi satu kesatuan yang terintegrasi. Isolasi mandiri di hotel hanya salah satu. Program pemberdayaan UMKM yang dilibatkan pada pengendalian Covid-19 juga masih banyak yang dapat dilakukan. Semoga Covid-19 ini segera berlalu, karena kondisi ekonomi mayarakat makin hari makin mengkahwatirkan," tutup Nevi. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...