Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon saat memimpin delegasi Indonesia dalam sidang Komisi Politik di General Assembly Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke 41 yang diselenggarakan secara daring, Rabu (9/9/2020). Foto ; Abu/Man

ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) untuk kesekian kalinya kembali gagal meraih kata sepakat mengenai isu Rohingya. Pada gelaran AIPA General Assembly ke-41 yang berlangsung secara virtual di Vietnam tersebut, Delegasi DPR RI konsisten mengajak AIPA untuk satu suara menyikapi situasi Rohingya.

Dalam pertemuan di Komisi Politik, Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon, mengajukan dua paragraf yang terkait isu Rohingya. Paragraf tersebut merupakan adaptasi komitmen politik yang telah secara tertulis disepakati oleh para Pemimpin ASEAN.

“Kita perlu penguatan dari parlemen atas kesepakatan di antara pemerintah negara ASEAN. Paragraf itu terkait dukungan bagi Myanmar untuk memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi para pengungsi Rohingya di Rakhine," terang Fadli di Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Fadli menambahkan, usulan tersebut mendapatkan dukungan, termasuk masukan dari Thailand dan Malaysia. Namun, Myanmar menolak tegas pembahasan Rohingya di AIPA. "Semestinya AIPA bisa mendukung ASEAN dalam hal sikap atas Rohingya. Apalagi dengan situasi saat ini, ketika banyak dari mereka justru terdampar di negara anggota ASEAN lainnya,” tandas Anggota Komisi I DPR RI itu.

Isu Rohingya merupakan isu pelik di level AIPA sejak Indonesia pertama kali mengajukan usulan ini pada Sidang Umum AIPA ke-38 di Filipina, tahun 2017 lalu. “Akibatnya sejak 2017, AIPA tidak menghasilkan resolusi politik apapun karena segala keputusan berbasis konsensus,” imbuh politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

Dalam sidang tersebut, Fadli Zon didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana (F-Demokrat) dan Anggota BKSAP DPR RI Didi Irawady Samsudin (F-Demokrat) sebagai anggota delegasi DPR RI. Selain isu Rohingya, fokus lain terkait stabilitas kawasan di masa pandemi ini yang juga menjadi perhatian Delegasi Indonesia adalah isu Laut Tiongkok Selatan (LCS). (sf)