- Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul dari Pemerintah.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan. Oleh karena itu dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, serta untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, maka itu perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- Rancangan Undang-undang ini mengatur tentang : kewenangan Ditjen Bea Cukai (DJBC) dalam mengawasi pengangkutan barang tertentu yang diusulkan oleh instansi teknis terkait, perluasan fungsi TPB (Tempat Penimbunan Berikat) sebagai daya tarik bagi investor asing sebagai insentif, kepastian hukum, dan kepastian berusaha, dan melakukan penyesuaian Undang Undang kepabeanan Indonesia dengan menambahkan atau mengubah ketentuan sesuai dengan konvensi internasional dan praktek kepabeanan internasional.
- Rancangan Undang-Undang ini disahkan pada rapat Paripurna DPR RI tanggal 18 Oktober 2006