- Rancangan Undang-Undang ini merupakan usul Pemerintah.
- Dasar Hukum undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Rancangan Undang-undang ini mengatur tentang : Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik; Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik; Transaksi Elektronik; Nama Domain, Hak Kekayaan Intelektual, dan Perlindungan Hak Pribadi; Perbuatan yang Dilarang; Penyelesaian Sengketa; Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat; Penyidikan; dan Ketentuan Pidana.
- Rancangan Undang-Undang ini disahkan pada rapat Paripurna DPR RI tanggal 25 Maret 2008