Beranda / Profil
- Jumlah Pengunjung Hari Ini = 478
- Jumlah Pengunjung Kemarin = 343
- Total Pengunjung = 23001
Visitor Counter
Menu Arsip
KEARSIPAN
Tahun Usulan
: 2009
Deskripsi
: RUU TENTANG KEARSIPAN
Usulan dari
: PEMERINTAH
UU Terkait
: Kearsipan (2009)
Sifat Arsip
: Terbuka
Abstrak
- RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEARSIPAN
- RUU ini merupakan usul pemerintah yang diajukan ke DPR RI pada Tanggal 8 Juni 2009.
- Pengusulan RUU ini bertujuan agar arsip yang merupakan bukti suatu kegiatan, dapat bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.
- Dasar Hukum Rancangan Undang-undang ini adalah : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Rancangan Undang-Undang ini akan mengatur mengenai : a. pengertian dan batasan penyelenggaraan kearsipan; b. asas, tujuan, dan ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan; c. sistem kearsipan nasional, sistem informasi kearsipan nasional, dan jaringan informasi kearsipan nasional; d. penyelenggaraan kearsipan; e. pengelolaan arsip; f. autentikasi; g. pembinaan kearsipan; h. organisasi; i. pendanaan; j. sumber daya manusia; k. prasarana dan sarana; l. pelindungan dan penyelamatan arsip; m. sosialisasi; n. peran serta masyarakat dan organisasi profesi; dan o. sanksi administratif dan ketentuan pidana.
- Disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 28 September 2009 dan diundangkan menjadi Undang-undang No. 43 Tahun 2009.
Daftar Lampiran
No | Judul | File | |
---|---|---|---|
1. | Surat Presiden RI kepada Ketua DPR RI Nomor R-28/Pres/6/2009, perihal Rancangan Undang-undang tentang Kearsipan | ||
2. | Naskah Akademis | ||
3. | Draf Awal RUU tentang Kearsipan | ||
4. | Surat Setjen kepada Pimpinan DPR, Anggota Bamus, Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR dam Pimpinan Komisi I s.d XI Nomor TU.04/3534/DPR RI/2009 perihal Penyampaian Laporan Singkat Rapat bamus DPR RI tanggal 11 Juni 2009 | ||
5. | Pandangan FPBR terhadap RUU Kearsipan | ||
6. | Pendapat Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
7. | Pendapat FPKS terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
8. | Pendapat Fraksi Partai Golongan Karya terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
9. | Pendapat FPAN Karya terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
10. | Pandangan FPDIP terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
11. | Pendapat FPKB terhadap Usulan RUU tentang Kearsipan | ||
12. | Pengantar Musyawarah FPPP terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
13. | Pendapat Fraksi Partai Demokrat terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
14. | Tanggapan Pemerintah atas pandangan Fraksi-Fraksi DPR RI terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
15. | Keterangan pemerintah atas RUU Kearsipan pada rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI | ||
16. | Darftar Inventarisasi Masalah (DIM) | ||
17. | Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, menteri Hukum dan Ham, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan nasional mengenai RUU tentang Kearsipan | ||
18. | Risalah RDPU/Rapat Kerja Komisi II RI dengan Pakar Kearsipan RUU tentang Kearsipan | ||
19. | Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, menteri Hukum dan Ham, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Nasional (RUU tentang Kearsipan) | ||
20. | Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, menteri Hukum dan Ham, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Nasional mengenai RUU tentang Kearsipan | ||
21. | Risalah Rapat Panja Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Kemenpan, Kepala ANRI, Dirjen Perundang-Undangan DEPKUMHAM, Dirjen Anggaran DEPKEU dan Sekjen DEPDIKNAS mengenai RUU tentang Kearsipan | ||
22. | Risalah Rapat Panja Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Kemenpan, Kepala ANRI, Dirjen Perundang-Undangan DEPKUMHAM, Dirjen Anggaran DEPKEU dan Sekjen DEPDIKNAS mengenai RUU tentang Kearsipan | ||
23. | Risalah Timus Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Kemenpan, Kepala ANRI, Dirjen Perundang-Undangan DEPKUMHAM, Dirjen Anggaran DEPKEU dan Sekjen DEPDIKNAS mengenai RUU tentang Kearsipan | ||
24. | Risalah Timus Komisi II DPR RI dengan Sekretaris Kemenpan, Kepala ANRI, Dirjen Perundang-Undangan DEPKUMHAM, Dirjen Anggaran DEPKEU dan Sekjen DEPDIKNAS mengenai RUU tentang Kearsipan | ||
25. | Risalah Tim Sinkronisasi dengan Sekretaris Kemenpan, Kepala ANRI, Dirjen Perundang-Undangan DEPKUMHAM, Dirjen Anggaran DEPKEU dan Sekjen DEPDIKNAS mengenai RUU tentang Kearsipan | ||
26. | Risalah Tim Sinkronisasi dengan Sekretaris Kemenpan, Kepala ANRI, Dirjen Perundang-Undangan DEPKUMHAM, Dirjen Anggaran DEPKEU dan Sekjen DEPDIKNAS mengenai RUU tentang Kearsipan | ||
27. | Risalah Tim Sinkronisasi dengan Sekretaris Kemenpan, Kepala ANRI, Dirjen Perundang-Undangan DEPKUMHAM, Dirjen Anggaran DEPKEU dan Sekjen DEPDIKNAS mengenai RUU tentang Kearsipan | ||
28. | Laporan Komisi II DPR RI terhadap Hasil Pembahasan RUU tentang Kearsipan | ||
29. | Laporan Tim Perumus (Timus) kepada Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Kearsipan | ||
30. | Draf Panja RUU tentang Kearsipan yang ditandatangani | ||
31. | Risalah Tim Sinkronisasi dengan Sekretaris Kemenpan, Kepala ANRI, Dirjen Perundang-Undangan DEPKUMHAM, Dirjen Anggaran DEPKEU dan Sekjen DEPDIKNAS mengenai RUU tentang Kearsipan | ||
32. | Risalah Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, menteri Hukum dan Ham, Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan Nasional mengenai RUU tentang Kearsipan | ||
33. | Laporan Panitai Kerja (Panja) RUU tentang Kearsipan pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI | ||
34. | Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Golkar atas RUU tentang Kearsipan | ||
35. | Pendapat Akhir Mini FPDIP terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
36. | Pendapat Akhir Mini FPPP terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
37. | Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Demokrat terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
38. | Pendapat Akhir Mini FPAN terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
39. | Pendapat Akhir Mini FPKB terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
40. | Pendapat Akhir Mini FPKS terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
41. | Pendapat Akhir Mini Fraksi Partai Bintang Pelopor Demokrasi terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
42. | Pendapat Akhir Mini FPBR terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
43. | - Pendapat Akhir Mini FPDS terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
44. | Pendapat Akhir Mini Pemerintah terhadap RUU tentang Kearsipan Komisi II DPR RI | ||
45. | Laporan Komisi II DPR I dalam Rangka pembicaraan Tingkat-II/Pengambilan Keputusan RUU tentang Kearsipan pada Rapat paripurna DPR RI | ||
46. | Pendapat Akhir Presiden RI atas RUU tentang Kearsipan dalam Rapat Paripurna DPR RI | ||
47. | Keputusan DPR RI Nomor 19/DPR RI/I/2009-2010 tentang Persetuan DPR RI terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
48. | Surat Ketua DPR kepada Presiden RI Nomor LG.02.01/6182/DPR RI/IX/2009 perihal Persetujuan DPR RI terhadap RUU tentang Kearsipan | ||
49. | Draf Akhir RUU tentang Kearsipan |